Page 131 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi

inver lahan garapan dalam rekomendasi akhir banyak yang diarahkan ke
skema PS. Artinya, usulan masyarakat di luar pemukiman berujung pada
penyelesaian dengan skema Perhutanan Sosial.

Sebelum lebih jauh menjelaskan Perhutanan Sosial, penulis ingin
menggambarkan filosofi dari semangat Perhutanan Sosial, sebab skema
ini sudah lebih dulu ada sebelum Perpres 88/2017 dikeluarkan, bahkan
sudah dilakukan dalam bentuk lain sebelum Jokowi-JK berkuasa (Muhsi
2017). Perpres tersebut semakin meneguhkan agenda PS karena semangat
dan kehendak negara hadir diwujudkan dalam bentuk kelembagaan yang
kuat dengan agenda social forestry. Semangat dari PS adalah menjawab
kebutuhan petani akan tanah untuk melanjutkan penghidupannya. Sela-
ma ini mereka tinggal di sekitar kawasan hutan namun tidak diberikan
akses untuk memanfaatkan lahan hutan, padahal mereka membutuh-
kannya. Menurut San Afri Awang, jika negara tidak hadir dan terus mene-
rus membiarkan dan mengabaikan dapat menyebabkan situasi yang buruk
terhadap orang-orang lapar (Awang 2017). Atas dasar kondisi itulah, Dirjen
Planologi KLHK pada tahun 2016 kemudian mendesain pemanfaatan
lahan sekitar hutan untuk masyarakat agar bisa dimanfaatkan untuk
kebutuhan subsistennya. Skema yang ditawarkan bukan pemberian hak
melainkan pemanfaatan lahannya saja, sementara kepemilikan lahan
masih di tangan KLHK maupun Perhutani. Semangat itu kemudian
melahirkan kelembagaan yang akan mengurus izin pemanfaatan lahan
hutan oleh masyarakat dengan membentuk Dirjen Perhutanan Sosial dan
Kemitraan Lingkungan Hidup (PSKLH).

Lewat Dirjen Perhutanan Sosial kemudian ditawarkan konsep baru
dalam pemanfaatan hutan untuk menjawab keresahan masyarakat atas
tuduhan negara tidak hadir. Atas situasi tersebut, Perhutanan Sosial versi
baru kemudian resmi diusung secara formal dalam bentuk Peraturan
KLHK, yakni Peraturan Menteri LHK No. P.32/2015 tentang Hutan Hak
dan Peraturan Menteri LHK No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016
tentang Perhutanan Sosial, tahun berikutnya kembali dikeluarkan
peraturan terkait Perhutanan Sosial khusus di wilayah Perhutani yakni
Peraturan Meteri LHK No. P 39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang
Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani. Permen LHK No.

103