Page 127 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi

melengkapi berkas-berkas yang belum lengkap. Pada proses ini kesaksian
para pelaku di lapangan, lebih banyak berkas-berkas diselesaikan di lokasi
dibandingkan diselesaikan di kantor. Hal itu dimaklumi karena Tim Inver
menyadari selain terbatasnya waktu, banyak warga sebenarnya tidak mema-
hami secara persis proses-proses yang harus dikerjakan oleh masyarakat.
Setelah Tim Inver selesai melakukan pekerjaannya di lapangan, baru
kemudian Ketua Tim mengadakan rapat untuk membahas hasil inver
lapangan, termasuk merekomendasikan hasilnya, apakah perubahan tata
batas, PS, atau resettlement, dan atau skema lain. Baru setelah semua
angota Tim Inver sepakat baru kemudian diajukan ke gubernur untuk
mendapatkan persetujuan dan tanda tangan. Dari gubernur kemudian
diajukan Tim Percepatan PPTKH (Menko Perekonomian) sebagai ketua
PPTKH Nasional. Persetujuan dan rekomendasi Tim Percepatan kemu-
dian diajukan ke Menteri LHK untuk mendapatkan persetujuan akhir.
Di tangan Menteri LHK kemudian kebijakan diputuskan secara final,
apakah ditolak atau disetujui. Jika disetujui maka pilihan kebijakannya
ada beberapa, termasuk menerbitkan SK perubahan tata batas, SK PS, SK
resettlement, atau kebijakan lainnya. Baru setelah itu PPTKH dianggap
selesai, tinggal pengurusan sertipikasi hak milik yang akan dikerjakan
oleh ATR/BPN atau izin pemanfaatan dengan skema Perhutanan Sosial
yang akan dikerjakan oleh KLHK, atau skema lainnya sesuai peraturan.
Jika diamati prosesnya dari awal hingga akhir, PPTKH relatif rumit dan
panjang, karena harus melewati beberapa proses. Sebenarnya bisa dilakukan
secara sederhana untuk mempersingkat prosesnya, misalnya pengajuan
secara kolektif tidak perlu harus sampai bupati, cukup kepala desa dan camat
setempat dan verifikasi data langsung di lapangan oleh Tim Inver, karena
praktiknya sebenarnya banyak yang demikian, sehingga ketika ditemukan
data-data yang tidak lengkap langsung dilengkapi di lapangan saat Tim Inver
turun ke lokasi. Begitu juga ketika sudah selesai di tingkat provinsi, harus
mendapat persetujuan gubernur untuk dilanjutkan ke Tim Percepatan
PPTKH. Dari Tim PPTKH juga masih dianggap belum selesai karena masih
harus melewati Menteri LHK. Melihat alurnya, menteri LHK bisa menolak
keputusan rapat Tim Percepatan PPTKH. Semestinya semua berakhir di Tim
Percepatan, dan KLHK langsung menerbitkan SK keputusan akhir, karena
di dalam Tim Percepatan yang diketuai oleh Menko Perekonomian berang-

99