Page 123 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)
P. 123
Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi
7
Sumsel 2018). Sementara kriteria lain atau di luar kriteria 5 dan 6 akan
masuk dalam skema Perhutanan Sosial (KLHK 2018). Tabel berikut
menjelaskan kriteria objek dan kebijakan yang akan diambil untuk
menyelesaikannya.
Tabel 4. Tujuh Kriteria TORA Kawasan Hutan
No Kriteria Tanah Objek Reforma Agraria dari SK. 180 Penyelesaian
Pelepasan Kawasan Hutan (Ha) Kebijakan
1 Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan 437.937 Diselesaikan dengan
Hutan untuk Perkebunan Redistribusi
2 Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) 2.169.960 Diselesaikan dengan
tidak produktif Redistribusi
3 Program pemerintah untuk pencadangan 65.363 LP2B
pencetakan sawah baru
4 Permukiman Transmigrasi beserta fasos - 514.909 Diselesaikan dengan
fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan legalisasi aset dan
prinsip Inver
5 Permukiman, fasos dan fasum 439.116 Diselesaikan dengan
Inver
6 Lahan garapan berupa sawah dan tambak 379.227 Diselesaikan dengan
rakyat Inver
7 Pertanian lahan kering yang menjadi sumber 847.038 Diselesaikan dengan
mata pencaharian utama masyarakat setempat Inver
Jumlah 4.853.550
Sumber: Diolah dari data KLHK 2018.
Dari 7 kriteria yang ditetapkan di atas, perkembangan progresnya
masih jauh dari harapan, baru kriteria 4 yang sudah berjalan dan capaian-
nya sekitar 7.86%. Kriteria lainnya masih dalam tahapan proses, belum
ada capaiannya. Kriteria 5-7 sedang pada tahapan inver di masyarakat,
dan hasilnya sebagian sudah sampai pada tahap rekomendasi (OKUS
dan OKUT) dan sedang diajukan ke Tim Percepatan PTKH pusat yang
dipimpin oleh Menko Perekonomian. Secara prosedur setelah dari Menko
Perekonomian baru diajukan ke Menteri LHK untuk ditetapkan statusnya
(komunikasi dengan Zubayr, Kepala BPKH Sumsel). Setelah ada kejelasan
7 Di Sumatera Selatan, dari 6 kabupaten yang sudah melakukan inver terdapat
dua kabupaten yakni Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) dan Ogan Komering
Ulu Timur (OKUT) yang sudah sampai pada tahapan rekomendasi gubernur
(OKUS) untuk dilanjutkan ke Menko Perekonomian. Berdasarkan laporan Tim
Inver Sumsel, dua kabupaten tersebut, mayoritas rekomendasi lahan-lahan masya-
rakat di luar pemukiman adalah Perhutanan Sosial.
95
