Page 121 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)
P. 121
Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi
Bagaimana caranya KLHK menentukan PI untuk memetakan lahan
warga dalam kawasan hutan? Dirjen Planologi menggunakan citra yang
ditafsirkan untuk menentukan lahan-lahan masyarakat. Tentu saja tetap
memperhatikan masukan-masukan dari masing-masing BPKH di daerah.
Termasuk juga hasil dari penafsiran Tim Dirjen Planologi bisa dilakukan
revisi, sebagaimana hal itu dilakukan oleh BPKH Sumsel. Revisi harus
dilakukan dengan mempertimbangkan kecukupan luas kawasan hutan
setempat, intinya tidak boleh kurang dari 30% dari total kawasan hutan. 5
Dalam Perpres 88/2017, Pasal 8-13 mengatur wilayah yang bisa dijadikan
objek PPTKH yang kawasan hutannya masih di atas 30%, jika kurang dari
itu maka tidak akan diizinkan. Kebetulan, hampir semua provinsi di Jawa,
Bali, dan Lampung dianggap wilayah yang hutannya kurang dari 30%,
oleh karena itu di provinsi tersebut tidak dilaksanakan PPTKH.
Berdasaran pengalaman Sumatera Selatan, Peta Indikatif pertama
yang dikeluarkan oleh Dirjen Planologi kemudian diusulkan untuk
direvisi oleh BPKH II Sumsel, sehingga mengalami perubahan luasan PI
di seluruh Sumsel, hal itu karena PI Sumsel telah mengeluarkan kawasan
hutan Sumsel menjadi kurang dari 30%. Berdasarkan data tersebut,
BPKH bersama Dinas Kehutanan Provinsi bekerja sebagaimana dilakukan
oleh masing-masing wilayah. Artinya mereka bekerja berdasarkan PI yang
dikeluarkan KLHK/Dirjen Planologi pusat untuk menjalankan program
PPTKH di lapangan.
Sejauh ini sampai akhir tahun 2018, proses-proses PPTKH sudah
sampai pada taraf inventarisasi di berbagai daerah. Hanya saja
problemnya adalah sumberdaya yang dimiliki oleh KLHK tidak memadai
dan ATR/BPN tidak mampu mensupport secara penuh karena SDM yang
dimiliki fokus pada program legalisasi aset. Sebagai contoh misalnya,
Sumatera Selatan pada tahun 2018 melakukan inver pada 7 kabupaten 6
5 Dalam UU No. 41 tahun 1999 Pasal 18 mensyaratkan luas kawasan hutan
yang harus dipertahankan minimal 30% dari luas daerah aliran sungai dan atau
pulau dengan sebaran proporsional, dengan maksud untuk optimalisasi manfaat
lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat.
6 Dari 7 kabupaten yang ditargetkan untuk diinver pada tahun 2018, kemudian
1 kabupaten tidak mengusulkan, sehingga hanya 6 kabupaten yang diinventarisasi
dan verifikasi di lapangan.
93
