Page 124 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

M. Nazir Salim & Westi Utami

status, maka tindak lanjut berikutnya adalah perubahan tata batas
kawasan hutan. Setelah perubahan tata batas, selanjutnya tim kadaster
ATR/BPN akan turun untuk melakukan pendaftaran dan pemberian
sertipikat kepada masyarakat. Pada titik inilah kerja Tim Inver dan redis-
tribusi tanah dianggap selesai setelah melewati beberapa tahapan. Jadi,
sejatinya PPTKH tidak meredistribusi tanah kepada masyarakat, melain-
kan “menegaskan” tanah-tanah yang sudah dikuasai masyarakat, namun
selama ini statusnya dalam kawasan hutan.

Sementara kriteria 1 sejauh ini laporan yang masuk belum cukup
clear, dimana saja perusahaan yang sudah menyerahkan tanahnya 20%
untuk objek redis. Padahal total jumlahnya seluruh Indonesia relatif
besar, 437.937 hektar. Laporan resmi Dirjen Penataan Agraria 2019 dalam
Rapat Kerja Nasional 2019 tidak menyebutkan capaian maupun progres
tanah tersebut, sehingga masih dianggap sampai pada tahap perencanaan
dan pendataan objeknya di lapangan.
Dari sisi persoalan dan prospek penyelesaian beberapa kriteria di
atas, KLHK membuat semacam panduan bagaimana menuntaskan
beberapa problem terkait data di lapangan. Fakta di lapangan menun-
jukkan beberapa wilayah pemukiman penduduk di dalam hutan telah
berstatus hak milik atau sudah diberikan sertifikat. Terhadap realitas
ini solusi yang ditawarkan langsung perubahan tata batas, sementara
untuk wilayah yang lahan hutannya kurang dari 30%, maka akan diper-
lakukan berbeda, misalnya dengan Resettlement, termasuk masyarakat
yang tinggal di dalam hutan konservasi. Dirjen Planologi KLHK mena-
warkan skema untuk menyelesaikan dengan beberapa model dan kasus
yang ditemui di lapangan (Tabel 5).
Tabel 5 cukup clear dalam menjelaskan penyelesaian lahan-lahan
masyarakat yang berada dalam kawasan hutan. Berkaca dari praktik inver
tahun 2018 di Sumatera Selatan, beberapa kasus ditemukan di lapangan
mampu menggambarkan suasana dan realitas yang terjadi. Misalnya
pemukiman masyarakat dan Fasum-Fasos yang berada dalam hutan
produksi dan hutan lindung, maka rekomendasi kebijakan yang diusul-
kan adalah perubahan tata batas, sementara pemukiman dan Fasum-
Fasos yang berada dalam hutan konservasi, maka kebijakan yang ditawar-

96