Page 122 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

M. Nazir Salim & Westi Utami

dan membutuhkan SDM dari ATR/BPN sekitar 70 orang, namun hanya
bisa dipenuhi sejumlah 20an orang secara bergantian. Faktanya, di
lapangan yang bisa membantu hanya beberapa orang karena ATR/BPN
juga kekurangan SDM. Hal ini menyebabkan kelambatan di beberapa
kabupaten sehingga sampai akhir 2018 belum berhasil diselesaikan secara
keseluruhan. Problem ini semestinya disadari secara bersama, karena
perintah Perpres 88/2017 telah dibentuk tim yang melibatkan tenaga
utama dari KLHK (BPKH), Dinas Kehutanan provinsi, Kesatuan Penge-
lolaan Hutan (KPH) kabupaten, dan ATR/BPN, namun pada praktiknya
kesulitan mengatasi persoalan tersebut. Walaupun pada akhirnya Sumsel
mampu menyelesaikan 6 kabupaten dari 7 kabupaten yang ditetapkan,
secara kualitas di lapangan mengalami banyak persoalan, terutama SDM,
waktu, dan cara kerja untuk memenuhi target (Komunikasi dengan
Taufik-BPKH, Imam, Arif, dan Hartono-Ketua Regu Tim Inver, April 2019).
Jika 2019 tidak mengalami perubahan model kordinasi dan tata kerjanya,
hal yang sama akan kembali menjadi persoalan. Untungnya, tahun 2019
Sumsel hanya akan menginver 3 kabupaten (Kabupaten OKU, Banyuasin,
dan Pagar Alam).
Menurut KLHK, terkait sumber TORA yang akan dilakukan inver
pada lahan-lahan masyarakat bersumber pada SK No. 180/2017 jo SK No.
3154/2018 jo SK No 8716/2018 (untuk inver tahun 2018 dan 2019). Objek
yang akan diinver adalah lahan masyarakat yang masuk dalam kriteria 5
dan 6 yakni pemukiman, fasum fasos, lahan garapan sawah, dan tambak
yang masuk dalam Peta Indikatif (Tabel 3). Kriteria ini pada praktiknya
kemudian dipersempit hanya pada lahan-lahan garapan masyarakat yang
berada di sekitar pemukiman. Jika lahan garapannya sudah jauh dari
pemukiman dan warga tidak bisa membuktikan penguasannya lebih dari
20 tahun, maka rekomendasi yang dikeluarkan cenderung dalam skema
PS (Komunikasi dengan Taufik dan Imam Komarodin 2019). Dalam
praktik kebijakan di lapangan yang diambil oleh PPTKH, jika tidak masuk
dalam PI maka tidak akan dilakukan inver kecuali lahan pemukiman yang
mendapat perlakuan khusus. Bagi lahan-lahan masyarakat yang berbetuk
pemukiman sekalipun tidak masuk PI tetap akan dilakukan inver dengan
rekomendasi perubahan tata batas kawasan hutan (Dinas Kehutanan

94