Page 126 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

M. Nazir Salim & Westi Utami

kan dalam rekomendasi adalah resettlement. Persoalannya bisa menjadi
panjang, jika pemukiman masyarakat masuk dalam hutan konservasi dan
kebijakannya adalah resettlement, siapakah yang harus membiayai
pindahnya warga, tanahnya dari mana, dan bagaimana mekanismenya.
Dalam Peprpes 88/2017 dan Permenko 3/2018 belum diatur mengenai
hal tersebut, hanya diserahkan kepada pemda setempat. Nyaris mustahil
membebankan semua itu pada masyarakat yang akan dipindah, karena
keberadaan mereka dalam hutan konservasi saja sudah menujukkan
mereka tidak memiliki akses dan kemampuan untuk tinggal di luar hutan
konservasi. Sementara dari sisi anggaran, BPKH dan Dinas Kehutanan
Sumsel tidak menyediakan. Satu satunya yang paling mungkin adalah
diserahkan kepada Pemda setempat untuk menyelesaikannya.
Di OKUS, hampir semua lahan pertanian kering dan lahan garapan
masyarakat direkomendasikan untuk diselesaikan dengan skema Per-
hutanan Sosial. Dari sisi pengakuan masyarakat, banyak usulan yang
melampirkan bukti penguasaan lebih dari 20 tahun, akan tetapi tim Inver
tidak mampu diyakinkan dengan bukti-bukti yang ditemukan di la-
pangan, sehingga tawaran penyelesaiannya tetap PS. Persoalan ini sebe-
narnya cukup subjektif, sebagaimana pengakuan tim inver, “kita kesulitan
membuktikan bahwa lahan tersebut telah dikuasai masyarakat lebih dari
20 tahun, karena tidak cukup bukti, misalnya tidak terdapat tanaman
tua, atau bukti-bukti lain yang bisa ditemukan di lapangan sebagai
penguat (Komunikasi dengan Imam Komarodin 2019). Sekalipun dalam
proses rekomendasinya (rapat-rapat) tetap menghadirkan kepala desa
dan tokoh masyarakat sebagai wakil dari masyarakat yang mengajukan.
Akan tetapi masyarakat pengusul tidak mungkin dihadirkan untuk
“membela diri” terhadap apa yang diajukan.

Secara aturan, sebagaimana gambar di bawah proses inver PTKH
tampak sederhana, namun pada praktinya jauh lebih panjang dan rumit.
Setelah masyarakat mengusulkan lewat kepala desa kepada bupati, bupati
akan meneruskan kepada Ketua Tim Inver PTKH provinsi. Data yang
masuk kemudian divalidasi, dan akan dikembalikan jika tidak lengkap,
namun praktiknya beberapa kabupaten tidak melakukan itu karena keter-
batasan waktu. Kemudian Tim Inver turun ke apangan untuk melakukan
verifikasi dan cek lapangan atas apa yang masyarakat usulkan, termasuk

98