Page 116 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

M. Nazir Salim & Westi Utami

untuk kebun masyarakat dari Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perke-
bunan; 3. Pemukiman transmigrasi beserta fasilitas sosial dan fasilitas
umum yang sudah memperoleh persetujuan prinsip. Dalam analisis
Direktorat Landreform, hasilnya langsung diarahkan ke program yang
mesti dilakukan terhadap tanah-tanah tersebut, namun sejauh ini belum
berjalan, kecuali beberapa yang sudah ditindaklanjuti.

Menurut data resmi yang dikeluarkan KLHK lewat Dirjen Planologi,
sampai akhir tahun 2018, KLHK sudah melepaskan kawasan hutan
sejumlah 1.001.454 hektar namun tentu saja belum ada yang didistribu-
4
sikan kepada masyarakat. Persoalannya, dari luasan tersebut sebagai-
mana kajian Direktorat Penataan Agraria, untuk tanah-tanah yang dilepas
masih perlu dilakukan verifikasi ke lapangan bersama dengan Balai
Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), termasuk penetapan perubahan
tata batas. Verifikasi ini harus dilakukan karena menurut BPKH, salah
satu tugas BPKH di daerah adalah melakukan verifikasi terhadap kawasan
hutan yang akan dilepaskan, dan proses verifikasi ini akan lebih baik
jika dilakukan secara bersama antara ATR/BPN pusat dan provinsi dengan
BPKH di mana lokasi lahan dikeluarkan, walaupun tidak ada regulasi
yang mengatur hal tersebut. Akan tetapi, setidaknya, jika dilakukan ber-
sama, ATR/BPN yang hilirnya nanti akan melakukan redistribusi mema-
hami secara persis objek dan calon subjeknya.

4 Definisi pelepasan kawasan hutan HPK (Hutan Produksi yang dapat di-
Konversi) menurut Permen LHK P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 adalah:
perubahan peruntukan kawasan HPK menjadi bukan kawasan hutan. Dalam
konteks ini apa yang dilakukan oleh KLHK baru mencadangkan untuk Alokasi
Penggunaan Lain (APL) berdasarkan rekomendasi dari penelitian/kajian Tim
Terpadu (Timdu). Setelah ada usulan dari Pemda baru dilakukan Tata Batas Ka-
wasan Hutan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan. Proses redistribusi bergan-
tung pada usulan masing-masing daerah terhadap perencanaan penggunaannya
dan peruntukannya. Sebagai contoh misalnya, Sumatera Selatan telah dicadangkan
tanah kawasan hutan seluas 45 ribu hektar, namun hingga kini statusnya belum
dikeluarkan tata batas. KLHK akan mengeluarkan tata batas ketika Pemda setempat
mengusulkan desain dan perencanaan untuk pemanfaatan lahan. Sepanjang Pem-
da setempat belum mengusulkan, KLHK tidak akan melakukan perubahan tata
batas, atau mengeluarkan dari kawasan hutan. Artinya, grand disain RA untuk
tanah pelepasan kawasan hutan menjadi penting bagi Pemda dan ATR/BPN, dan
hal ini yang seharusnya dikerjakan oleh GTRA di masing-masing kabupaten/kota.

88