Page 113 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)
P. 113
Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi
wilayah substansi, misalnya penyerahan sertipikat bisa dimasukan pada
bagian paling akhir bersama dengan pembinaan penerima program
sekaligus masuk dalam program pemberdayaan masyarakat. Penegasan
TOL tidak dilakukan karena objeknya sudah jelas dan masuk dalam SK
KLHK sebagai objek Tol, lain halnya jika lahan tersebut adalah tanah bekas
hak (HGU dan HGB), tidak bisa tanpa penegasan lebih dahulu. Begitu
juga seleksi penerima, pada objek PPTKH, daftar dan nama penerima
sudah cukup clear karena dia yang memiliki lahan pemukiman, sehingga
tidak perlu lagi diusulkan penerima haknya. Namun pada objek lain yang
bukan pelepasan kawasan hutan akan sangat sulit, sebab jika tidak diselek-
si berpotensi menyalahi perpres 86 tentang kriteria 20 penerima redistri-
busi tanah. Pada bagian yang tidak substantif pemangkasan dilakukan
tentu akan membuat alur redis semakin lebih simpel dan cepat, namun
tidak mengurangi substansi redistribusi aset.
Gambar 10. Alur distribusi aset dalam kebijakan baru 2019.
Sumber: Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN 2019.
b. Redistribusi Tanah Pelepasan Kawasan Hutan
Objek TORA yang bersumber dari tanah pelepasan kawasan hutan
terdapat banyak kendala dan masih sulit dikerjakan, karena faktor objek
dan subjeknya yang belum jelas. Pada ranah ini, KLHK sudah tiga kali
mengeluarkan peta indikatif kawasan hutan, pertama dengan SK No. 180/
85
