Page 114 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

M. Nazir Salim & Westi Utami

MENLHK/Setjen/KUM.1/4/2017 seluas ± 4.853.549 Ha pada bulan April
2017, kemudian dilakukan revisi II pada bulan Mei 2018 dengan SK No.
3154/MENLHK-PKTL/KUM/PLA.2/5/2018 seluas ± 4.949.737 Ha, dan
Revisi III pada bulan Desember 2018 dengan SK No. 8716/MENLHK-PKTL/
KUH/PLA.2/12/2018 seluas ± 4.994.334. Perubahan itu karena KLHK
menargetkan untuk melakukan revisi dalam setiap 6 bulan sekali, walau-
pun pada praktiknya tidak persis 6 bulan. Dengan keluarnya SK No. 8716
maka SK 180 dan SK 3154 dianggap tidak berlaku. Dalam SK 8716 sedikit
terjadi perubahan luasan area dari SK sebelumnya, namun tidak signi-
fikan, apalagi hanya indikatif, artinya bisa jadi tidak sesuai dengan kondi-
si realnya di lapangan. Saat dikeluarkan Peta Indikatif (PI) pertama kali
(SK 180), Direktorat Penataan Agraria sempat melakukan analisis dan
kajian untuk menguji PI yang dikeluarkan, sejauh mana akurasi dan pelu-
ang untuk dilakukan redis kepada masyarakat. Hasilnya cukup menge-
jutkan, karena banyak lokasi dalam Peta Indikatif yang sulit untuk diker-
jakan, misalnya lokasi lahan tidak produktif, berada di perbukitan dan
jauh dari pemukiman masyarakat, serta beberapa koordinatnya tidak
tepat, karena lokasinya ada di lembah dan sungai.

Berikut hasil kajian Direktorat Landreform atas SK No. 180/2017 yang
mengklasifikasikan berdasarkan tiga kriteria sederhana yakni: layak, layak
konfirmasi, dan tidak layak berdasarkan kondisi tanah dan peruntukan-
nya. Analisis Direktorat Landreform berdasarkan Peta Indikatif yang
dikeluarkan oleh KLHK pada tahun 2017 bersumber pada SK 180/2017.
Total keseluruhan yang dikeluarkan dalam PI dengan SK 180/2017 adalah
605.579,31 hektar yang tersebar dalam 28 provinsi.

Gambar 11. Pemukiman, Fasilitas
Sosial, dan Fasilitas Umum yang
dilepaskan dari kawasan hutan
berdasarkan PI dalam SK 180/2017.
Sumber: Direktorat Landreform 2018.

86