Page 109 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)
P. 109
Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi
keseluruhan capaian distribusi aset dalam empat tahun terakhir sudah
melewati target yang ditetapkan dalam RPJM 2015-2019. Tabel di bawah
menunjukkan secara rinci target dan capaiannya, dihitung dari tahun
2015-2018 dan target yang ditetapkan dalam RPJMN.
Tabel 2. Capaian Redistribusi Aset, 2015-2018
Capaian Tahun
Kegiatan 2015 2016
Reforma
Target Realisasi Target Realisasi
Agraria
Bidang Bidang Ha % Bidang Bidang Ha %
Redistribusi 107.150 95.741 69.100 89,35 170.562 143.234 113.650 83,98
Tanah
2017 2018
Redistribusi
23.925 23.214 13.733 97,03 350.650 282.337 215.089,60 80,52
Tanah
Target RPJMN Capaian RPJMN
Total Jumlah Bidang Ha %
400.000 (Ha) 544.526 411.573 102,9
Sumber: Diolah dari data Dirjen Penataan Agraria, 2019.
Tabel di atas menjelaskan bahwa capaian itu meskipun melebihi tar-
get namun bukan angka yang fantastis, karena jika dihitung rata-rata
pertahun per provinsi, hanya sekitar 3.319,1 hektar pertahun atau 4.391
bidang per provinsi (lihat gambar 4). Angka yang sangat kecil jika diban-
ding dengan luasan Indonesia serta penguasaan perkebunan oleh korpo-
rasi. Menurut penjelasan Dirjen Penataan Agraria, rendahnya capaian
itu jika dibanding dengan jumlah luasan Indonesia dan potensi objek
TORA disebabkan karena problem SDM, kordinasi antar-stakeholder,
ketersediaan TORA yang clear and clean, dan keterbatasan sarana serta
data yang tersedia (Dirjen Penataan Agraria 2019). Problem klasik itu
hemat penulis bukan persoalan utamanya, karena dari tahun ketahun
yang dihadapi adalah persoalan yang sama, namun lebih pada skala
prioritas. Dalam dua tahun terakhir, seluruh SDM ATR/BPN dipriori-
taskan pada legalisasi aset, dan sepanjang ATR/BPN berdiri, belum
pernah terjadi menempatkan redis sebagai skala prioritas, sekalipun saat
ini menjadi program startegis nasional. Artinya, keberhasilan redis dan
penyediaan TORA tergantung bagaimana SDM dan roadmap dibangun,
dan bagaimana penyelesaian itu direncanakan. Jika legalisasi aset mampu
menggerakkan semua SDM ATR/BPN, tetapi mengapa redis yang
81
