Page 107 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)
P. 107

Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi

               dilepaskan sesuai PP 224/1961. Tanah negara murni kebanyakan dari
               pelepasan kawasan hutan, sementara objek kedua terbanyak adalah tanah
               bekas hak, khususnya HGU. Pada kasus HGU, kebanyakan adalah tanah-
               tanah yang ditelantarkan kemudian menjadi konflik, dan HGU yang tidak
               diperpanjang lagi. Pada tanah terlantar, negara tidak serta merta bisa
               meredistribusi, ada proses yang harus diselesaikan terlebih dahulu, begi-
               tu juga dengan HGB. Sementara tanah absentee dan kelebihan maksimum
               sejauh ini sangat kecil berhasil diurus oleh ATR/BPN untuk dijadikan
               objek RA, karena mekanisme itu tidak lagi ditempuh untuk mendapatkan
               tanahnya. Kantor pertanahan maksimal mencegah agar lahan pertanian
               tidak absentee, sementara untuk kelebihan maksimum jarang diurus oleh
               ATR/BPN.
                   Di bawah ini akan dirinci program redistribusi aset yang menjadi
               target pemerintah Jokowi-JK yang total luasannya 4.5 juta Ha. Terdapat
               dua skema redis yang saat ini sedang diproses dan dikerjakan oleh peme-
               rintah. Dari dua skema tersebut objek yang muncul adalah tanah bekas
               hak atau secara keseluruhan disebut lahan kawasan non hutan dan objek
               dari tanah negara pelepasan kawasan hutan. Sementara dalam tanah
               pelepasan kawasan hutan juga terdapat skema PTKH, yang juga akan
               penulis jelaskan tersendiri. Dua skema ini sedang berproses dan target
               terbesar ada di tanah pelepasan kawasan hutan, yakni 4.1 juta hektar dan
               sisanya 0,4 juta hektar redis yang berbasis pada tanah kawasan non hutan.
               Objek redis yang masuk dalam skema kawasan non hutan hanya ditarget
               dalam dua objek, ex-HGU dan tanah terlantar, sementara objek lainnya
               tidak berani disentuh oleh Kementerian ATR/BPN, seperti tanah absen-
               tee dan kelebihan maksimum, padahal kedua objek ini jika digarap
               luasannya cukup signifikan. Seharusnya ex-HGB bisa dijadikan objek,
               akan tetapi memang objek tersebut dianggap tidak signifikan.


               a. Redistribusi ex-HGU dan Tanah Terlantar

                   Skema pertama dari program redistribusi adalah program yang
               sangat dinantikan oleh masyarakat yang membutuhkan tanah, karena
               seharusnya secara teori, pihak yang akan menerima redis adalah mereka-
               mereka yang tinggal di sekitar hutan atau HGU namun tidak memiliki

                                                                         79
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112