Page 102 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

M. Nazir Salim & Westi Utami

Dari projek RA dengan skema program legalisasi aset yang ditetap-
kan 4.5 juta hektar dalam dua program, tampaknya legalisasi aset akan
terpenuhi pertengahan tahun 2019, namun untuk transmigrasi masih
jauh dari target yang ditetapkan. Kedua program tersebut memiliki karak-
teristik persoalan yang berbeda, Prona-PTSL relatif tidak banyak memiliki
kendala karena sertifikasi tanah-tanah masyarakat sebagai program
strategis didukung oleh semua stakeholder dan lebih mudah mengiden-
tifikasi lahan masyarakat, sementara problem tanah transmigrasi relatif
rumit karena sisa-sisa persoalan masa lalu yang belum diselesaikan.
Misalnya di sebagian Jambi dan Sumatera Selatan terdapat beberapa
persoalan terkait tanah transmigrasi: terdapat lahan-lahan transmigrasi
yang belum dikeluarkan dari kawasan hutan, terdapat tanah transmigrasi
dengan status HPL milik pemda yang memiliki tanah sisa dan diman-
faatkan masyarakat, terdapat HPL yang terbit berbeda dengan tanah yang
digunakan oleh masyarakat, terdapat objek yang dikuasai tidak sesuai
dengan peta yang dikeluarkan atau ketidaksesuaian antara objek dan
subjek, terdapat perbedaan subjek yang diusulkan oleh Dinas Transmig-
rasi (daerah) dengan yang menguasai tanah, pemahaman pemerintah
setempat yang berbeda-beda terhadap keberadaan tanah transmigrasi,
misalnya untuk menerbitkan sertipikat harus ada rekomendasi dari
bupati atau Pemda setempat padahal tidak ada bukti pelimpahan/penun-
jukan kewenangan, dan persoalan-persoalan transaksi antara warga
setempat dengan pembeli di bawah tangan yang tanpa bukti apapun.
Banyaknya problem itu menjadi salah satu kendala lambannya capaian
di bidang transmigrasi. Tabel berikut menunjukkan capaian antara tar-
get dan capaian yang cukup jauh sepanjang 20-15-2018.

Tabel 1. Target dan Capaian Legalisasi Aset Transmigrasi, 2015-2018
(Total Target dalam RPJMN 600.000 Hektar)
Tahun Target Realisasi Dalam Target dan Capaian
Hektar dalam RPJMN
Target (bidang) (Bidang)
2015 11.000 10.900 7.303
2016 10.000 8.059 5.399,53 70.412 bidang
2017 29.285 9.119 6.110 47.176 ha
2018 100076 42.334 28.363,78
7,86%
Sumber: Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Kementerian ATR/BPN, 2019.

74