Page 100 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

M. Nazir Salim & Westi Utami

milik masyarakat dianggap sebagai RA. Jika kita merujuk referensi pokok,
tidak ada satu argumen pun yang mendukung statemen di atas, bahwa
RA adalah legalisasi aset tanah-tanah masyarakat. Lalu darimana argu-
men itu dibangun? Karena muncul dalam Perpres, maka harus dirunut
dan dijelaskan makna di balik pasal tersebut. Akan tetapi karena Perpres
tidak memiliki bagian penjelasan untuk pasal-pasal yang multitafsir dan
harus merunut notulensinya (memorie van toelichting) dalam rapat-rapat
pembahasan.
Penulis menduga, lahirnya Pasal 1 butir 4 di atas sebagai bentuk poli-
tik praktik kebijakan, karena program besar yang diinisiasi oleh negara
harus diwadahi dalam sebuah peraturan. Di sisi lain, dampak sertipikasi
hak milik masyarakat yang dilakukan secara masif, yang saat ini dikenal
dengan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) cukup membe-
rikan kredit poin bagi penyelenggara negara. Setidaknya, PTSL menjadi
isu yang begitu luas dan disambut oleh publik (murah dan cepat), semen-
tara pemerintah mendapat feedback dari hasil kerja keras tersebut. Hal
lain, RA juga dimaknai sebagai penataan dan legalisasi aset yang juga
menyasar lahan transmigrasi yang masih banyak belum bersertifikat,
sehingga dimasukkan dalam skema RA. Legalisasi tanah transmigrasi
juga menjadi program strategis nasional yang masuk dalam RPJMN
Jokowi-JK, sehingga harus diwadahi, dan skema yang paling tepat untuk
memberikan ruang itu adalah RA (Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan,
dan Pemanfaatan Tanah-P4T). Feedback lain yang cukup penting dida-
patkan oleh negara adalah pergerakan ekonomi, karena terbukanya akses
modal bagi pemilik sertipikat, dan itu artinya menggerakkan perputaran
ekonomi masyarakat (Romi dkk, 2018).

Penafsiran lain sangat dimungkinkan dan secara akademis dapat
dipertanggungjawabkan. Legalisasi aset merupakan dasar dari penataan
pertanahan untuk mewujudkan basis data yang lengkap. Untuk men-
ciptakan administrasi pertanahan yang baik yakni dengan mendaftarkan
semua tanah masyarakat secara lengkap, agar pemerintah memiliki data
secara valid. Konsekuensi lain dari kelengkapan data tersebut bisa diman-
faatkan untuk menata ulang P4T di Indonesia. Kondisi itu mempermu-
dah pemerintah menyelesaikan tanah absentee dan kelebihan maksimum.

72