Page 104 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

M. Nazir Salim & Westi Utami

kewenangan; kedelapan, status tanah berkonflik yang tipologi konfliknya
berbeda-beda, kesembilan, Departemen Transmigrasi (pusat dan daerah)
tidak memiliki dokumen pendukung yang memadai (peta dan daftar
peserta), kesepuluh, makelar, masyarakat, dan para pemain tanah ikut
terlibat dalam lahan-lahan transmigrasi, dan kesebelas, persoalan tran-
saksi antara warga setempat dengan pembeli di bawah tangan yang tanpa
bukti apapun. Banyaknya problem itu menjadi salah satu kendala lam-
bannya capaian di bidang transmigrasi.

Beberapa persoalan di atas tidak mudah diselesaikan karena per-
bedaan penafsiran dan aturan hukum yang tidak clear terhadap status
tanah tersebut, di sisi lain belum ada terobosan hukum untuk menyele-
saikan tanah-tanah dimaksud. Catatan kendala di atas menjadi salah satu
penjelas mengapa legalisasi aset pada lahan-lahan masyarakat dan
pemukiman transmigrasi mengalami pelambatan. Tentu saja masih
terdapat beberapa persoalan tumpang tindih, dan konflik penguasaan
pada masing-masing objek dan subjeknya, serta belum clear and clean
pada beberapa kasus kepemilikannya.
Pada tahun 2019 muncul terobosan hukum untuk mempercepat
penyelesaian tanah transmigrasi. Dalam penjelasannya, Direktur Land-
reform Arif Pasha mengatakan, untuk tanah-tanah transmigrasi di bawah
lima tahun maka penyelesaiannya wajib terlebih dahulu dilakukan
sertipikasi HPL induknya terlebih dahulu-nya, baru kemudian diser-
tipikasi perbidang untuk masyarakat yang menguasai sesuai bukti yang
ada. Sementara untuk lahan transmigrasi yang lebih dari lima tahun maka
bisa dilakukan pensertipikatan langsung melalui usulan Dinas Trans-
migrasi setempat dan rekomendasi bupati (Pasha, 2019). Faktanya, untuk
tanah-tanah transmigrasi yang lebih dari lima tahun mengalami banyak
persoalan karena berbagai persoalan sebagaimana penulis jelaskan di
atas. Dinas transmigrasi mengalami kesulitan mengidentifikasi objek dan
subjek sesuai dengan data yang dimiliki, sehingga mengalami pelam-
batan. Inti problem utamnya adalah persoalan basis data yang dimiliki
oleh Dinas Transmigrasi tidak memadai, baik objek, subjek, peta, dan
persil-persilnya sehingga mengalami kesulitan untuk menyelesaikannya.
Di sisi lain, banyak masyarakat yang melakukan transaksi jual beli atau

76