Page 108 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

M. Nazir Salim & Westi Utami

tanah dan mereka yang tidak landless atau petani penggarap, atau memi-
liki tanah namun sangat kecil, serta buruh tani sebagaimana disebutkan
dalam PP 224/1961. Pada objek ex-HGU yang tidak lagi diperpanjang relatif
mudah karena seharusnya ATR/BPN memiliki pengalaman panjang
dalam hal redistribusi aset pada tanah bekas HGU. Ketika objeknya sudah
clear and clean, ATR/BPN tinggal menetapkan tanahnya sebagai objek
TOL dan menentukan pula subjeknya, baru kemudian dilanjutkan pada
proses-proses meredistribusi kepada subjek yang sudah ditentukan.
Subjek penerima RA sebagaimana dijelaskan dalam Perpres 86/2018, Pasal
12 butir 3, terdapat 20 pihak yang bisa menerima redistribusi tanah.

Objek lain yang efektif saat ini bisa dijalankan adalah skema plasma
bagi perusahaan untuk masyarakat sekitar. Tahun 2012, Hendarman
Supandji mengeluarkan Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan No. 2
Tahun 2012 yang isinya sebagaimana Pasal 5 menyatakan, “untuk penga-
juan HGU baru dan perpanjangan, calon pemegang hak harus mem-
bangunkan kebun plasma untuk masyarakat sekitar minimal 20% dari
perolehan hak”. Edaran ini kemudian diperkuat oleh Menteri Sofyan Jalil
melalui Permen ATR/BPN No. 7 Tahun 2017 sebagaimana termuat dalam
Pasal 40 dengan maksud yang sama. Artinya, hal ini sejalan juga peraturan
KLHK P.51/2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi
yang Dapat Dikonversi, dimana setiap melepaskan kawasan hutan utama-
nya digunakan untuk perkebunan disyaratkan alokasi 20% untuk masya-
rakat. Beberapa peraturan ini terkonfirmasi dalam penerapannya di
lapangan, relatif efektif, karena pengajuannya bersamaan, sehingga ketika
diajukan HGU tanpa menyertakan 20% untuk pembangunan perkebunan
masyarakat maka tidak akan diloloskan perizinannya (Komunikasi
dengan Sapta, 2019).
Sepanjang 2015-2018, redistibusi tanah ex-HGU dan Tanah Terlantar
telah memenuhi target dari yang ditetapkan. Dari jumlah luasan yang
ditetapkan 0,4 juta hektar, capaian ATR/BPN telah melebihi dari target
yang ditetapkan dalam RPJMN, bahkan sampai tahun 2018 capaiannya
sudah melebihi dari target. Capaian itu didapat dari seluruh provinsi di
Indonesia kecuali Jakarta dan Bali (tidak terdapat objek RA), dan Kali-
mantan Utara yang masih bergabung dengan Kalimantan Timur. Secara

80