Page 112 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)
P. 112
M. Nazir Salim & Westi Utami
mengerjakan 10 langkah untuk menuju redistribusi kepada masyarakat.
Tentu saja langkah ini bisa dilakukan setelah objek TORA-nya tersedia
dan status tanahnya clear and clean, terutama yang disasar adalah tanah-
tanah HGU yang tidak diperpanjang oleh pemiliknya, sehinga statusnya
kembali menjadi tanah negara. Namun pada Maret 2019, Dirjen Penataan
Agraria mengeluarkan panduan baru dalam alur redistribusi, memangkas
3 langkah menjadi 7 langkah untuk menuju terbitnya sertipikat dan pem-
binaan bagi penerima program. Dua gambar alur di bawah untuk menun-
jukkan perbedaannya sekaligus perbandingan dimana letak efisiensinya.
Gambar 9. Alur distribusi aset bersumber dari tanah negara bekas hak.
Sumber: Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN 2018.
Secara substansi yang membedakan hanya pada penegasan TOL dan
penelitian lapangan, sementara seleksi calon penerima dirubah menjadi
penetapan objek dan subjek. Dari sisi substansi hal itu masih bisa
diterima karena di dalam penetapan subjek akan terkandung seleksi yang
diusulkan oleh masyarakat. Sementara perbedaan lainnya bukan pada
84
