Page 105 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)
P. 105
Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi
mengalihkan ke pihak lain tidak melaporkan ke Dinas Transmigrasi.
Secara sederhana, berikut adalah diagram alir proses legalisasi aset
yang dikerjakan oleh Kementerian ATR/BPN dengan nama program
Prona-PTSL. Dari 12 langkah dalam proses penerbitan sertifikat, proses
ke-4 adalah yang selama ini dianggap paling sulit, karena harus melibat-
kan partisipasi masyarakat, terkadang masyarakat tidak merespons
dengan cepat, sehingga data-data yuridis yang dibutuhkan mengalami
pelambatan. Untuk mengatasi problem tersebut, di lapangan selalu di-
bentuk Kelompok Kerja Masyarakat (Pokmas). Lewat Pokmas inilah biasa-
nya pengumpulan data yuridis yang dimiliki masyarakat dikerjakan, dan
tujuan Pokmas untuk memudahkan proses pengumpulannya.
Gambar 5. Alur Proses Legalisasi Aset untuk Program Prona-PTSL
Sumber: Kem ATR/BPN 2017/grafis: Ebet, diolah oleh penulis
Sementara alur transmigrasi sama sekali berbeda dengan Prona-
PTSL, karena menyangkut status tanah transmigrasi (tanah negara, tanah
hak, tanah kawasan hutan). Dahulu, zaman Suharto, transmigrasi disebut
juga dengan Landreform, karena semangatnya memberikan tanah kepada
masyarakat miskin yang membutuhkan tanah agar bisa mandiri dan
sejahtera. Transmigrasi menjadi program Suharto sejak tahun 1969,
kemudian masif dilakukan sejak akhir tahun 1970an. Dua wilayah/pulau
yang menjadi target transmigrasi, Sumatera dan Kalimantan. Kini, setelah
sekian tahun program itu berjalan, masih menyisakan beberapa persoalan
77
