Page 99 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi

Gambar 4. Skema Reforma Agraria Jokowi-Jusuf Kalla dilihat dari target dan
capaian 2018 serta capaian 2015-2018.
Sumber: Diolah dari data resmi yang dikeluarkan oleh berbagai sumber, RPJMN,
Kementerian ATR/BPN, Renstra KLHK 2015-2019, dan Menko Perekonomian.

1. Legalisasi Aset: Prona-PTSL dan Tanah Transmigrasi

Legalisasi tidak tepat jika disebut sebagai Program RA, namun
disepakati sebagai pembangunan basis data sekaligus menyelesaikan
tugas negara sebagaimana pesan UUPA Pasal 19. Semua tanah di Indo-
nesia harus dipetakan dan didaftarkan, untuk menjamin kepastian
hukum, agar ada kejelasan status objek dan subjeknya. Namun demikian,
ada persoalan mendasar yang menjadi pertanyaan publik, yakni terkait
definisi operasional RA dalam pemerintahan Jokowi-JK yang termuat
dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma
Agraria. Pasal 1 butir 4 menyebutkan bahwa, “Tanah Objek Reforma Agra-
ria adalah tanah negara dan tanah yang dimiliki oleh masyarakat”. Definisi
ini kemudian yang melahirkan debat di ruang publik tentang Reforma
Agraria, karena pemerintah dianggap melakukan simplifikasi terhadap
makna RA. Di ranah publik terlanjur keluar bahwa legalisasi aset hak

71