Page 98 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)
P. 98
M. Nazir Salim & Westi Utami
3
rakat (Jalil 2016). Setara dengan data ketimpangan itu, muncul konflik
agraria/tenurial yang masif, di sisi lain pada saat bersamaan, pemerintah
dengan mudah pula mengeluarkan izin-izin penguasaan lahan skala luas,
baik Hak Guna Usaha (HGU), Izin Usaha Pertambangan (IUP), Hutan
Tanaman Industri (HTI), dan izin lainnya (KLHK 2018). Realitas yang ber-
lawanan ini sangat ironis dan terus menjadi beban bagi negara. Oleh kare-
na itu butuh terobosan bagaimana mengurangi ketimpangan dan kon-
flik tenurial yang terus menerus di-blowup sebagai isu yang menyu-
dutkan.
Berangkat dari analisis dan argumen tersebut kemudian melahirkan
skema kebijakan Jokowi-JK. Penulis akan menjelaskan secara detail bagai-
mana kebijakan itu lahir dan diterapkan untuk kepentingan pem-
bangunan dan kemandirian ekonomi petani khususnya berbasis desa,
baik pada distribusi hak individual, kolektif, maupun skema izin
pemanfaatan. Skema ini disusun berdasarkan argumen yang dibangun
oleh pemerintah dengan asumsi bahwa penataan lahan akan menjadi
jawaban bagi kebutuhan masyarakat. Secara garis besar ada tiga objek
dalam skema RA era Jokowi-JK: Legalisasi Aset, Redistribusi Aset, dan
Legalitas Akses. Tiga skema tersebut saat ini sedang menjadi fokus peme-
rintah dalam bentuk program kegiatan yang dijalankan di seluruh Indo-
nesia. Sayangnya, sejauh ini legalisasi aset yang diperdebatkan sebagai
bukan program RA justru lebih menonjol dibanding redistribusi aset,
padahal legalisasi aset tidak memiliki argumen untuk menata ketim-
pangan, kepemilikan, dan penguasaan tanah bagi masyarakat Indone-
sia. Legalisasi aset hanya menegaskan hak atas tanah-tanah yang sudah
dikuasai oleh masyarakat. Program legalisasi tidak akan merubah struktur
penguasaan lahan, karena ia terkait hak atas tanah warga. Secara lebih
jelas, skema di bawah ini menggambarkan program dan capaian. Penulis
akan mencoba menguraikan satu persatu tiga agenda besar tersebut pada
sub bab berikutnya.
3 Menteri ATR/BPN Sofyan Jalil pada tahun 2016 pernah merilis gini rasio
penguasaan tanah di Indonesia mendekati angka 0,58. Artinya, sekitar 1% pen-
duduk menguasai 58% sumber daya agraria, namun tidak pernah ada penjelasan
detail darimana angka itu diperoleh dan siapa yang melakukan kajian.
70
