Page 222 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)
P. 222
M. Nazir Salim & Westi Utami
tinggal di sekitar kawasan hutan.
Di dalam skema Reforma Agraria disebutkan bahwa sumber TORA
dari pelepasan kawasan hutan merupakan objek terluas apabila diban-
dingkan dengan sumber lainnya. Sumber TORA dari pelepasan kawasan
hutan dari periode tahun 2015 hingga 2019 ditargetkan seluas 4, 1 juta
hektar. Namun hingga pertengahan tahun 2019 pencapaian pelepasan
kawasan hutan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria masih 0%. Proses
untuk mencapai tanah clear dan clean pada tanah kawasan hutan mem-
butuhkan waktu yang cukup panjang, berbeda dengan sumber TORA
dari non kehutanan.
Untuk melaksanakan pelepasan kawasan hutan dibutuhkan beberapa
tahapan yang melibatkan banyak stakeholder yakni pihak Kementerian
Kehutanan dan Lingkungan Hidup di dalamnya terdapat pihak BPKH
(Balai Pemantapan Kawasan Hutan), Dinas Tata Ruang, pemerintah
daerah serta masyarakat yang tinggal pada kawasan hutan sebagai pihak
langsung yang terlibat. Selain melibatkan banyak pihak, mendasarkan
kajian yang dilakukan Nurlinda (2018) menyebutkan bahwa sulitnya
proses pelepasan tanah dari sumber tanah eks. kawasan hutan dikare-
nakan ketidakpastian tenurial atau kepemilikan tanah berkaitan dengan
pengaturan pelepasan kawasan hutan. Nurlinda juga menyebutkan bahwa
di dalam proses pelepasan tanah kawasan hutan juga terdapat sejumlah
prosedur dan persyaratan pelepasan kawasan hutan yang cukup rumit
dan panjang. Proses, regulasi dan perjalanan alokasi sumber TORA dari
pelepasan tanah kawasan hutan akan dikaji lebih lanjut dalam kajian
berikut ini.
1. Lahirnya Perpres No. 88 Tahun 2017 dan Perpres 86 Tahun 2018
Setelah menunggu sekian lama terhadap nasib masyarakat yang
tinggal dalam kawasan hutan terkait status penguasaan dan pemilikan
tanah, maka lahirnya Perpres 88/2017 dan Perpres 86/2018 memberikan
7
harapan baru bagi masyarakat/pihak yang tinggal dalam kawasan hutan.
7 Yang dimaksud dengan pihak sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presi-
den No. 88 Tahun 2017 terdiri atas: perorangan, instansi, badan sosial/keagamaan,
dan masyarakat hukum adat.
194
