Page 226 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

M. Nazir Salim & Westi Utami

merupakan dasar bagi tim Inver PTKH di dalam melakukan sosialisasi
terhadap tanah-tanah yang akan dilakukan inventarisasi dan verifikasi.
Terhadap pemukiman dan lahan masyarakat yang tidak masuk Peta Indi-
katif, khususnya pemukiman dalam kawasan hutan akan melibatkan
Pemerintah Daerah setempat agar mendorong warganya untuk mengu-
sulkan lahan pemukimannya. BPKH Sumsel dalam kebijakannya, khusus
untuk lahan pemukiman yang tidak masuk Peta Indikatif jika diusulkan
akan dilakukan inver dan dikeluarkan dari kawasan hutan, namun untuk
lahan garapan kecenderungan kebijakannya adalah Perhutanan Sosial.

Di lapangan, pihak yang bertanggung jawab untuk menjalankan
Inver PTKH adalah kepala Dinas Kehutanan Provinsi yang dalam pelak-
sanaannya “didelegasikan” kepada BPKH dibantu oleh tim dari lembaga/
dinas lain yakni Kesatuan Pengelola Hutan (KPH), ATR/BPN, dan stake-
holder lainnya. Tim Inver daerah dibentuk oleh ketua Tim Inver Provinsi,
sementara BPKH menjadi leader-nya di lapangan. Hal itu karena di
daerah pihak yang dianggap paling memahami kawasan hutan adalah
BPKH, selain wilayah yang akan dilakukan inver merupakan kawasan
hutan di bawah yurisdiksi BPKH. Selain itu, anggaran yang disediakan
oleh KLHK untuk melakukan inver juga dititipkan di BPKH.

Langkah pertama yang dilakukan oleh BPKH sebelum tim inver
bekerja adalah melakukan sosialisasi secara maraton di 6 kabupaten di
Sumsel. Sosialisasi dilakukan di kabupaten dan pihak pemda mengun-
dang semua desa-desa yang masuk dalam kawasan hutan sebagaimana
ada dalam Peta Indikatif. Tujuan sosialisasi untuk menjelaskan kepada
semua pihak agar segera mengusulkan lahan-lahannya yang masuk dalam
kawasan hutan. Dalam sosialisasinya, tim BPKH menjelaskan secara de-
tail cara dan langkah-langkah yang harus dilakukan sesuai Permenko
No. 3/2018. Beberapa hal yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi
meliputi: Pertama, maksud dan tujuan dilaksanakannya PPTKH dimana
masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan akan mendapatkan
manfaat terhadap status lahan yang sudah mereka kuasai; kedua,
permohonan kegiatan ini dapat dilakukan secara individu ataupun secara
kelompok; ketiga, dalam melakukan sosialisasi dijelaskan pula terkait
kriteria penguasaan yang dapat diselesaikan dengan skema PPTKH;

198