Page 230 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)
P. 230
M. Nazir Salim & Westi Utami
Setelah dokumen-dokumen tersebut dilengkapi dan disiapkan oleh
desa maka proses selanjutnya dokumen permohonan inventarisasi dan
verifikasi tersebut diajukan ke tingkat kabupaten/kota. Adapun pola dan
skema penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan disajikan
pada gambar berikut:
Gambar 28. Alur Pelaksanaan Inver PTKH
Sumber: Diolah dari Permenko No. 3 2018 oleh Wulan 2019.
Berdasarkan pada pola dan skema sebagaimana pada gambar 25 di
atas maka permohonan inventarisasi dan verifikasi yang dapat dilakukan
baik secara individu ataupun kolektif menjadi tanggung jawab setiap
masyarakat yang tinggal dalam kawasan hutan. Pemohon selanjutnya
(lewat kepala desa) mengajukan permohonan pengajuan ke tingkat
kabupaten/kota untuk selanjutnya diajukan kepada gubernur lewat Tim
Inver PTKH. Pihak yang berwenang membentuk Tim Inver adalah guber-
nur berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. Adapun
susunan Tim Inver terdiri atas beberapa unsur mengingat pekerjaan ter-
kait kehutanan akan melibatkan berbagai sektor, baik dinas di provinsi,
kabupaten, maupun instansi lainnya yang terkait langsung sesuai Perpres
88/2017 dan Permenko 3/2018. Berikut susunan Tim Inver sebagaimana
202
