Page 234 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

M. Nazir Salim & Westi Utami

pada tahun 2014 dan terakhir pengukuhan dilakukan pada tahun 2016.
Perubahan yang cukup sering terjadi dan tanpa adanya tanda batas yang
jelas di lapangan serta tidak adanya sosialisasi dan koordinasi dengan
instansi lain khususnya dengan Kementerian ATR/BPN sebagai lembaga
yang menerbitkan sertipikat hak atas tanah, seringkali menyebabkan
konflik di lapangan. Kondisi ini sebenarnya tidak hanya terjadi di
Sumatera Selatan, akan tetapi juga terjadi di Kalimantan, Sulawesi, Riau,
dan wilayah lainnya. Kegiatan PPTKH ini diharapkan menjadi langkah
awal agar permasalahan konflik tenurial yang terjadi dalam kawasan
hutan perlahan mulai dapat diurai. Penguasaan dan pemanfaatan lahan
serta status hak atas tanah yang sudah ada di dalam kawasan hutan akan
lebih clear sehingga mampu menekan timbulnya konflik dikemudian
hari.
Kedua, Pola Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam kawasan hutan
dimana tanah tersebut sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan sebelum-
nya, namun KLHK tetap mengakomodir dengan beberapa skema. Untuk
provinsi yang kawasan hutannya kurang dari 30% sebagaimana diatur
dalam Pasal 8, 10, 11, 12, 13. Perpres 88/2017 maka lahan-lahan masyarakat
atau pemukiman yang berada dalam Hutan Konservasi, Hutan Lindung,
dan hutan produksi diselesaikan dengan resettlement, tukar menukar
kawasan hutan, dan perhutanan sosial, tergantung rekomendasi Tim
Inver. Sementara untuk provinsi yang kawasan hutannya masih lebih dari
30%, masyarakat yang tinggal dalam kawasan Hutan Konservasi, Hutan
Lindung, dan Hutan Produksi diberikan beberapa alternatif penyelesaian,
yakni: Resettlement, Perubahan Batas, dan Perhutanan Sosial. Kebijakan
tersebut diambil setelah Tin inver turun ke lapangan dan memberikan
rekomendasi serta rapat-rapat rekomendasi gubernur sampai ke Tim
Percepatan PPTKH di pusat (Lampiran Permenko No. 3/2018 Bab V).
Dari hasil kerja-kerja Tim Inver Sumatera Selatan yang dipimpin
langsung oleh BPKH pada tahun 2018 telah dikeluarkan beberapa kebi-
jakan, baik rekomendasi, penundaan karena alasan anggaran, maupun
yang sudah diajukan ke Tim Percepatan PPTKH pusat. Secara lengkap
tabel berikut menjelaskan progress hasil Tim Inver Sumsel pada tahun
2018 sampai dengan 15 April 2019.

206