Page 236 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

M. Nazir Salim & Westi Utami

Tabel 13 menjelaskan progres atau capaian yang sudah dilakukan
oleh Tim Inver Sumsel untuk kegiatan Inver tahun 2018. Ada dua kabu-
paten yakni Ogan Komering Ulu Selatan dan Ogan Komering Ulu Timur
yang sudah menyelesaiakn sampai tahapan rekomendasi gubernur.
Artinya, jika sudah sampai pada tahapan rekomendasi oleh Gubernur
Sumsel, maka tinggal diajukan ke Tim Percepatan PPTKH pusat. Dari
Tim tersebut kemudian muaranya akan ke Kementerian KLHK untuk
diambil keputusan akhir sebagai sebuah produk kebijakan, apakah tata
batas, resettlement, atau Perhutanan Sosial. Sementara untuk 4 kabupaten
sisanya belum dilakukan rapat-rapat rekomendasi tingkat daerah, karena
BPKH kehabisan anggaran untuk menyelesaikan, dan terhadap 4 kabu-
paten tersebut sedang dalam proses penyelesaian di tahun anggaran 2019.

Selain perubahan tata batas dan resettlement, skema penyelesaian
lainnya adalah Perhutanan Sosial yang diusulkan untuk lahan garapan
terhadap masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan. Skema ini
diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap lahan yang digarap
masyarakat agar tidak diambil oleh pihak lain sehingga mampu menekan
terjadinya konflik (Siscawati, dkk. 2017). Dalam skema Perhutanan Sosial,
masyarakat diberikan izin pemanfaatan dan pengelolaan, dengan ha-
rapan apabila program ini dapat berjalan secara efektif maka dapat mem-
berikan jaminan keamanan dan kepastian tenurial (Herawati dkk. 2017).
Skema ini juga mampu melindungi terhadap adanya alih fungsi terhadap
penguasaan lahan ataupun alih fungsi/konversi penggunaan lahan.
Keberadaan perhutanan sosial lebih lanjut diharapkan dapat mening-
katkan peran serta masyarakat di dalam mengelola hutan serta hasilnya
mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat (Sumanto 2009). Seba-
gaimana yang terjadi pada sebagian hutan di Sumatera Selatan meru-
pakan salah satu wilayah yang ditetapkan sebagai TNKS (Taman Nasional
Kerinci Seblat) yang difungsikan sebagai kawasan resapan air di hulu
sungai dan kawasan ini juga ditetapkan sebagai paru-paru dunia. Namun
dikarenakan adanya kerusakan lingkungan serta deforestasi yang terus
terjadi maka pemerintah mendorong penguatan dan skema Perhutanan
Sosial sebagai upaya untuk melibatkan masyarakat dalam pelestarian
hutannya. Keberadaan skema Perhutanan Sosial akan lebih implementatif

208