Page 237 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)
P. 237
Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi
apabila masyarakat hutan di Sumatera Selatan masih mengedepankan
konsep hutan marga yang di dalamnya terdapat hutan larangan. Skema
Perhutanan Sosial dan hutan marga ini merupakan upaya untuk melin-
dungi kawasan hutan khususnya pada kawasan konservasi agar masya-
rakat secara aktif turut di dalam upaya perlindungan kelestarian hutan
(Alfitri 2005).
Secara keseluruhan, kegiatan inventarisasi dan verifikasi yang dila-
kukan Tim Inver Sumatera Selatan merupakan upaya untuk memperbaiki
realitas sosial di masyarakat yang menguasai lahan dalam kawasan hutan.
Salah satu keuntungan kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi ini diha-
rapkan mampu mengurangi dan menyelesaikan permasalahan pengua-
saan lahan yang ada pada kawasan hutan. Inver juga mampu mengiven-
tarisasi dan mengurangi tumpang tindih penguasaan lahan pada kawasan
hutan terutama permasalahan yang sangat sering terjadi yakni tumpang
tindih antara masyarakat dengan Hutan tanaman Industri atau perke-
bunan skala besar. Beberapa kasus di lapangan ditemukan, misalnya Desa
Bindu di Sumatera Selatan, dimana pada desa tersebut terdapat HTI yang
beroperasi, begitu juga di Musi Rawas dimana di dalam HTI terdapat
pemukiman masyarakat.
D. Problem Reforma Agraria di Sumatera Selatan
Sumatera Selatan merupakan salah satu pilot project kegiatan inven-
tarisasi dan verifikasi Kawasan Hutan dan menjadi contoh dalam
melaksanakan kebijakan-kebijakan penyelesaian permasalahan kawasan
hutan. Beberapa BPKH lain yang menjadi pilot project selain Sumatera
Selatan adalah Sumatera Utara dan Palangkaraya. Kegiatan inventarisasi
dan verifikasi merupakan kegiatan awal sebelum dilakukan proses
penetapan perubahan tata batas dan proses lebih lanjut untuk pelepasan
kawasan hutan sebagai sumber TORA.
Ada beberapa problem terkait proses Reforma Agraria dari pelepasan
kawasan hutan yang ditemui di lapangan yakni adanya perbedaan
persepsi antara KLHK dengan Kementerian ATR/BPN. Bahwasanya pada
Kementerian ATR/BPN mengasumsikan dengan adanya revisi SK 3154
Tahun 2018 Tanah seluas 9000 Ha yang dikeluarkan oleh KLHK merupakan
209
