Page 233 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi

bukan merupakan kawasan hutan dan terdapat penguasaan bahkan telah
diterbitkan hak atas tanah, namun kemudian secara tidak akurat Kemen-
terian Kehutanan menetapkan tata batas sebagai kawasan hutan atau
telah melakukan penunjukkan kawasan hutan. Kondisi ini tentunya
merugikan pihak masyarakat serta menimbulkan permasalahan
administrasi di bidang pertanahan karena adanya pernerbitan hak atas
tanah di dalam kawasan hutan. Permasalahan ini juga seringkali menga-
kibatkan aparat ATR/BPN harus berurusan dengan pengadilan karena
menerbitkan sertipikat di atas lahan kawasan hutan.
Belajar dari Sumatera Selatan, perubahan tata batas dan perubahan
pengukuhan kawasan hutan mengalami perubahan berkali-kali (sekitar
6 kali). Pengukuhan kawasan hutan yang pertama terjadi pada Tahun
1982, pada saat itu kewenangan kehutanan berada di bawah Kementerian
Pertanian dengan luas cakupan kawasan hutan lebih 4.624.950 hektar
(Bangka Belitung masih menjadi satu kesatuan dengan Sumatera
Selatan). Selanjutnya perubahan penetapan kawasan hutan terjadi pada
tahun 1986 oleh Menteri Kehutanan melalui SK Nomor 410/Kpts-11/1986.
Pengukuhan hutan sejak tahun 1982 hingga tahun 1986 mengalami luas
peningkatan terhadap kawasan hutan yakni dari luasan 4.624.950 hektar
menjadi 5.214.652 hektar. Perubahan angka yang cukup signifikan ini
tentunya menimbulkan gejolak apakah terhadap tanah yang dimasukkan
yang sebelumnya merupakan kawasan non-kehutanan menjadi kawasan
hutan sudah terdapat penguasaan/pemanfaatan dan/atau penerbitan
status hak atas tanah di atasnya. Kementerian LHK dalam hal ini tidak
melakukan identifikasi dan verifikasi secara detail pada tingkat bawah/
lapangan sehingga seringkali terhadap tanah tersebut sudah terdapat
penguasaan/hak di atasnya yang berdampak timbulnya permasalahan
pertanahan.
Perubahan dan pengukuhan kawasan hutan kembali lagi mengalami
perubahan yakni di tahun 2011 dan dua tahun kemudian yakni tahun 2013.
Ketika pengukuhan terjadi, terdapat perubahan yang sama yakni dari
kawasan kehutanan terdapat tanah yang dikeluarkan menjadi non hutan
dan sebaliknya berubahnya kawasan yang sebelumnya sebagai kawasan
non hutan ditetapkan dan dikukuhkan menjadi kawasan hutan.
Selanjutnya perubahan pengukuhan kawasan hutan juga kembali terjadi

205