Page 232 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

M. Nazir Salim & Westi Utami

d. Melakukan pengecekan yuridis terhadap dokumen/bukti penguasaan
tanah dalam kawasan hutan meliputi bagaimana kondisi subyek
pemohon tanah, apakah mereka memenuhi kriteria penguasaan tanah
dan bagaimana riwayat/kronologis keberaan penguasaan tanah dalam
kawasan hutan

e. Melakukan pengecekan terhadap kondisi lingkungan hidup;
f. Di dalam proses inver maka tim juga menetapkan koordinat polygon
terluar kawasan hutan dan melakukan pengecekan kesesuaian tanda-
tanda penguasaan tanah.
Tim Inver PTKH selaku tim yang bertindak langsung di lapangan
harus memiliki beberapa bekal pengetahuan dan keterampilan. Tim Inver
dalam sub unit/regu sebelum turun ke lapangan terlebih dahulu diberi-
kan pembekalan terhadap pola kondisi kawasan hutan dan penggunaan
dan pemanfaatan peralatan di lapangan. Untuk memudahkan pekerjaan
di lapang Tim Inver dibekali dengan peta kerja dengan skala 1:1.000 untuk
cakupan tingkat kota dan peta kerja 1:10.000 untuk kawasan pedesaan
yang berisi informasi dasar jalan, sungai, batas administrasi. Tim juga
dibekali dokumen berupa data tematik meliputi: polygon bidang tanah
yang diusulkan oleh pemohon, peta batas kawasan hutan, perizinan di
bidang kehutanan agar tidak terjadi tumpang tindih penguasaan tanah,
penggunaan tanah, peta tutupan lahan, dan disertakan CSRT/Citra satelit
resolusi tinggi.
Skema penyelesaian tanah dalam kawasan hutan menjadi bagian
penting dan pertimbangan di dalam memutuskan status tanah yang telah
dikuasai oleh masyarakat. Ada beberapa kriteria penyelesaian pola dan
skema penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan sesuai
peraturan dan pengalaman Tim Inver Sumatera Selatan. Pertama; Peru-
bahan Tata Batas Kawasan Hutan. Skema ini berlaku terhadap bidang
tanah yang telah dikuasai, dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak
atas tanah di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai
kawasan hutan, karena penunjukan kawasan hutan seringkali terlambat
dan masyarakat sudah jauh lebih dulu menguasainya. Kondisi ini sering
dijumpai di lapangan dan seringkali menimbulkan konflik serta perma-
salahan. Seringkali terjadi, hamparan bidang tanah yang sebelumnya

204