Page 240 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

M. Nazir Salim & Westi Utami

dilakukan terhadap status penguasaan hak atas tanah dalam kawasan
hutan. Hingga kajian lapangan ini dilakukan masih terdapat banyak desa
di dalam kawasan hutan yang belum mengetahui skema PPTKH. Salah
satunya yakni di Desa Gedung Pekuwon, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten
Ogan Komering Ulu. Menurut Kepala Desa Gedung Pekuwon, “kami
belum pernah mendengar jika pemerintah memiliki kebijakan terkait
penyelesaian penguasaan tanah dalam hutan”, apalagi kata PPTKH sama
sekali asing baginya. Desa Gedung Pekuwon merupakan salah satu desa
di dalam kawasan hutan yang tidak masuk di dalam Peta Indikatif dan
akan diupayakan untuk diusulkan pada Tim Inver tahun 2019.

Kurangnya sosialisasi terhadap program PPTKH kepada masyarakat
ini juga dirasakan saat pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi
di tahun 2018. Dari sejumlah 6 kabupaten di Sumatera Selatan yang akan
diinver, Regu Tim Inver di lapangan lebih banyak mendampingi warga
membuat usulan, bukan melakukan verifikasi. Artinya warga masyarakat
belum sepenuhnya memahami apa yang seharusnya dilakukan oleh warga
dan bagaimana cara melakukannya, serta dokumen apa yang dibutuhkan.

Selain itu kurangnya pendampingan menjadi persoalan tersendiri
di lapangan. Kepala desa pasca sosialisasi juga mengalami kebingungan
bagaimana cara mengerjakan dan mengusulkannya. Secara ideal
dokumen usulan hendaknya sudah dipersiapkan oleh masyarakat/desa
dalam kawasan hutan agar proses kegiatan iventarisasi dan verifikasi
dapat berjalan dengan lancar dan tertib saat Regu Tim Inver datang. Akan
tetapi praktik yang terjadi di tahun 2018 saat Tim Inver turun ke lapang
untuk melakukan kegiatan inventarisasi dan verifikasi, dokumen-
dokumen tersebut belum semuanya siap dan lengkap.
Keempat, salah satu kendala pelaksanaan inver di tahun 2018 yakni
peraturan yang mengatur terkait teknis inventarisasi yakni Permenko
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inven-
tarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan baru
dikeluarkan pada bulan Mei 2018. Kondisi ini mengakibatkan kegiatan
turun lapang tim Inver di Sumatera Selatan baru dapat dilaksanakan
mendekati akhir tahun yakni pada bulan September hingga Desember
2018. Mengingat untuk melaksanakan turun lapang tim inver harus

212