Page 245 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

Bab VI

KESIMPULAN

erdebatan konsep dan teori landreform atau agrarian reform telah
dianggap selesai, yang muncul kepermukaan publik adalah
P diskusi tentang praktik Reforma Agraria (RA) dari berbagai negara
yang berbeda-beda, yakni praktik RA di negara komunis, sosialis, dan
kapitalis (Setiawan 2001). Banyak pakar sepakat, tujuan RA adalah “mem-
pertipis” jarak kesenjangan antara satu dengan yang lain dalam konteks
kepemilikan dan penguasaan tanah. Borras sebagaimana mengutip
Jonathan Fox menyebut Landreform sebagai upaya transfer aset atau
kekayaan dan kekuasaan dari kelompok kaya kepada kelompok atau kelas
miskin dan tidak memiliki tanah. Lebih lanjut Boras mengatakan, land-
reform dimaknai sebagai pendistribusian ulang “kepemilikan tanah dari
pemilik tanah pribadi yang besar kepada petani kecil dan pekerja perta-
nian tak bertanah” (Borras 2007, 21). Dengan definisi tersebut, landreform
dimaknai untuk menjaga keseimbangan penguasaan tanah agar terhindar
dari ketimpangan, tujuannya untuk menciptakan “perubahan” agar dapat
menghasilkan peningkatan (kesejahteraan) bagi petani dan pekerja
pedesaan yang tidak memiliki tanah (Borras 2007, 22).
Indonesia, di bawah rezim Jokowi-Jusuf Kalla tidak lagi mendefi-
nisikan Reforma Agraria secara “sempit” yakni pengaturan kembali atau
perombakan dan penataan struktur penguasaan tanah dengan pende-
katan redis hak milik, akan tetapi RA ditempatkan sebagai strategi pem-
bangunan Indonesia secara luas dengan pendekatan akses. Pendefinisian
yang luas itu menempatkan RA sebagai suatu cara untuk menyelesaikan

217