Page 246 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

M. Nazir Salim & Westi Utami

suatu masalah yang dihadapi, tidak semata menata ketimpangan
kepemilikan, tetapi juga fokus pada akses secara luas kepada masyarakat
yang berhak. Oleh karena itu RA tidak lagi fokus pada redistribusi aset
sebagai hak milik, namun juga akses pengelolaan dan pemanfaatan
dengan skema izin pemanfaatan lahan.

Berangkat dari definisi tersebut, RA Jokowi-JK mencoba meman-
faatkan celah keberadaan lahan (tanah negara) agar dieksploitasi oleh
masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Hal itu
tercermin dalam program yang dikeluarkan, yakni redistribusi aset kepa-
da masyarakat. Redistribusi mengalami perluasan makna, tidak semata
pemberian aset hak milik namun juga izin pemanfaatan dan pengelolaan,
kemudian dikenal dengan Perhutanan Sosial. Perubahan definisi dan
makna ini memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap indeks
penguasaan dan pemanfaatan lahan, karena negara tidak harus secara
administratif memberikan lahan kepada masyarakat dalam bentuk redis
hak milik, namun memberikan akses seluas mungkin kepada warga nega-
ra yang membutuhkan. Pergeseran makna Reforma Agraria ini tidak
berimplikasi pada perubahan struktur kepemilikan, namun secara sub-
stantif yang disasar adalah perubahan akses penguasaan dan peman-
faatan. Kebijakan ini secara substantif memberikan dampak konkrit
bagi status penguasaan lahan di Jawa, karena Jawa merupakan wilayah
dengan penduduk dan petani terbesar di Indonesia sekaligus kepe-
milikan lahan pertanian paling kecil.
Kajian dalam buku ini diawali dengan mendudukkan perjalanan
kebijakan RA di Indonesia, mulai periode Sukarno hingga Joko Widodo.
Penjelasan ini untuk melihat bagaimana alur kebijakan RA pada masing-
masing rezim dan apa capaiannya dan bagaimana problem serta
kendalanya. Dalam catatan penulis, Sukarno adalah sosok yang berjasa
besar terhadap kebijakan RA di Indonesia, selain berhasil melahirkan
UUPA, Sukarno juga berhasil membangun infrastruktur untuk menja-
lankan kebijakan RA sampai pada level desa. Namun upaya Sukarno
belum cukup karena kurang dari lima tahun, pemerintahannya harus
tumbang, dan apa yang sudah dihasilkan kemudian dibubarkan oleh
rezim berikutnya.

218