Page 241 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi

melakukan beberapa persiapan diantaranya pemeriksaan berkas
permohonan yang telah diajukan oleh masyarakat, menyiapkan peta kerja
serta menyelesaikan berbagai persyaratan administrasi dan koordinasi
dengan pihak pemerintahan daerah maupun koordinasi dengan keca-
matan hingga desa. Situasi itu sangat menyulitkan Tim Inver untuk
bergerak lebih cepat, disisi lain kondisi lapangan sangat berbeda-beda,
sehingga semakin memperlambat kerja-kerja Tim Inver di Lapangan.

Akhirnya, ketika Obyek TORA dari kawasan hutan (khususnya
PPTKH) belum dilepaskan atau belum dilakukan perubahan tata batas
maka Kementerian ATR/BPN belum dapat melakukan proses redistribusi
tanah kepada masyarakat. Dalam konteks ini belum adanya proses pele-
pasan dan perubahan tata batas, maka pihak ATR/BPN tidak dapat mela-
kukan proses lebih lanjut, sehingga target RA 4,1 juta Ha yang telah
ditetapkan dalam RPJM (2014–2019) yang bersumber dari pelepasan tanah
kawasan hutan masih belum ada yang berhasil diredistribusikan ke
masyarakat.

E. Penutup: Solusi Reforma Agraria Kawasan Hutan

Sebagai penutup, beberapa solusi perlu penulis ditawarkan (dan
mungkin juga bisa digunakan di daerah lain) terkait problematika
pelaksanaan Reforma Agraria di Sumatera Selatan. Ada beberapa hal yang
perlu menjadi perhatian pengambil kebijakan dalam melihat persoalan
di lapangan dan penyelesaiannya, diantaranya adalah:
1. Keterbatasan anggaran
Permasalahan penganggaran dalam kegiatan inver merupakan
permasalahan besar untuk mengetahui tata batas dan kondisi pengu-
asaan tanah dalam kawasan hutan. Keterbatasan pembiayaan untuk
kegiatan inventarisasi dan verifikasi yang dibiayai dari pemerintah
pusat tentunya tidak dapat membiayai semua kegiatan inver pada
tanah-tanah yang masuk dalam peta indikatif ataupun tanah-tanah
yang dikuasai masyarakat dalam kawasan hutan. Dalam konteks ini
maka keterlibatan pemerintah Daerah (sharing anggaran) melalui
bantuan pendanaan/pembiayaan dari dana APBD untuk membiayai

213