Page 239 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi

Gambar 29. Peta Sebaran Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan
SK Nomor 3154/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/5/2018 (Sumber: laporan GTRA
Tahun 2018).

Permasalahan kedua yakni proses inventarisasi dan verifikasi yang
dilakukan BPKH sesuai dengan Keputusan KLHK mendasarkan pada
anggaran yang ditetapkan melalui DIPA KLHK hanya tersedia pada tahun
2018 untuk penyelesaian target 6 kabupaten dan 3 kabupaten untuk tahun
2019. Waktu yang sangat pendek ini tidak memungkinkan semua tanah
pada peta indikatif yang ditetapkan oleh KLHK dapat terinventarisir
secara optimal. Kondisi sumber daya manusia yang terbatas juga menjadi
salah satu kendala di dalam menyelesaikan kegiatan inver mengingat
cakupan lahan kawasan hutan sangatlah luas dengan kondisi morfologi
yang beragam dan cukup menyulitkan tim dalam melakukan inver.
Ketiga, sosialisasi kegiatan inventarisasi dan verifikasi sampai
tataran bawah belum dilaksanakan secara efektif. Kondisi ini berimplikasi
terhadap tidak semua masyarakat di Sumatera Selatan melakukan inisiasi
untuk mengajukan inventarisasi dan verifikasi, terbukti ada satu kabu-
paten yang tidak mengusulkan pada program inver di tahun 2018. Pen-
dampingan terhadap masyarakat yang masuk dalam kawasan hutan juga
sangat terbatas, sehingga mereka tidak mengetahui apa yang harus

211