Page 225 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi

ialah keterbatasan lahan pangan serta adanya alih fungsi lahan pertanian
menjadi non pertanian yang cukup tinggi yakni mencapai 60.000 Ha
hingga 100.000 Ha per tahun (Suryana 2014; Purwaningsih, 2008). Kon-
versi lahan ini banyak terjadi disebabkan oleh peningkatan jumlah pendu-
duk yang berimplikasi pada gencarnya pembangunan pemukiman. Hal
ini juga dipengaruhi oleh orientasi pembangunan pemerintah daerah
yang tidak fokus pada pengembangan pertanian, sehingga alih fungsinya
justru kadang menyasar lahan untuk kepentingan pangan.

Lahirnya dua Peraturan Presiden dengan jarak waktu yang tidak
terlalu jauh ini menunjukkan bahwa Pemerintah Joko Widodo bersama
dengan kementerian terkait tampak bersungguh-sungguh dalam menga-
wal pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia. Selanjutnya bagaimana
regulasi dan kebijakan ini diimplementasikan di lapangan akan disajikan
dengan contoh studi kasus pelaksanaan kegiatan penyelesaian tanah
dalam kawasan hutan yang ada di Sumatera Selatan.

2. Implementasi Perpres No. 88 Tahun 2017 di Sumatera
Selatan

Lahirnya peraturan presiden di atas disambut oleh pemerintah
daerah, termasuk Pemerintah Daerah Sumatera Selatan dan stakeholder
lainnya yang terkait langsung dengan perpres tersebut. Hal pertama yang
dilakukan dalam menjalankan amanat Perpres 88/2017 adalah menja-
lankan kebijakan PPTKH, setelah aturan pelaksannya keluar pada Mei
2018. Pada tahun 2018 merupakan tahun pertama dimulainya kegiatan
inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Di
Sumatera Selatan target yang ditetapkan cukup tinggi, yakni inver di 6
kabupaten. Program inver dijalankan oleh KLHK dengan BPKH sebagai
leading sektornya.
Kegiatan inver berpedoman pada Permenko No. 3/2018 dan sumber
Peta Indikatif yang telah ditetapkan oleh Kementerian LHK sebagai
acuannya. Peta Indikatif dilakukan revisi setiap 6 bulan sekali dengan
tujuan untuk melakukan update terhadap data-data baru di lapangan.
Selanjutnya Peta Indikatif alokasi TORA yang berasal dari kawasan hutan
ditetapkan oleh Kementerian KLHK. Keberadaan peta indikatif

197