Page 223 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi

Ada harapan terhadap apa yang telah mereka upayakan selama bertahun-
tahun dan kejelasan status hak atas tanah merupakan kabar yang
menggembirakan bagi masyarakat. Lahirnya peraturan ini setidaknya
memberikan harapan baru untuk masyarakat dan membawa implikasi
terhadap berbagai aspek di lapangan.

Pertama, alokasi sumber TORA dari kawasan hutan mampu membe-
rikan kejelasan status hak atas tanah bagi masyarakat yang sudah menem-
pati tanah mereka sebagai lahan pemukiman. Tak dapat dipungkiri
bahwa masyarakat kita sebagian besar tinggal di dalam kawasan hutan
dan kehidupannya bergantung terhadap sumber daya alam yang ada di
dalam hutan. Penguasaan lahan kawasan hutan yang dilakukan masya-
rakat ini sudah berlangsung sebelum Indonesia merdeka dan jumlah
masyarakat yang tinggal dalam kawasan hutan berdasarkan kajian yang
dilakukan tahun 2004 mencapai angka 48, 8 juta jiwa (Cifor 2004).

Kedua, Kejelasan status hak atas tanah terhadap lahan yang diguna-
kan untuk pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Masyarakat
yang tinggal di dalam kawasan hutan pada kenyataannya tidak semua
berada dalam kondisi keterbatasan. Artinya, kehidupan mereka sebagian
sudah terfasilitasi dengan adanya fasilitas umum maupun fasilitas sosial.
Melalui mekanisme penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan
hutan ini diharapkan pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial
tersebut mendapatkan kejelasan terhadap aspek legalnya.
Ketiga, adanya harapan masyarakat terhadap kejelasan status hak
atas tanah berupa lahan garapan sebagaimana diatur dalam Perpres 88/
2017. Perpres menyatakan, jika tanah tersebut telah dimanfaatkan lebih
dari 20 tahun maka statusnya dapat diberikan hak milik kepada masya-
rakat penggarapnya. Sementara terhadap lahan garapan yang telah dila-
kukan budidaya oleh masyarakat namun kurang dari 20 tahun dapat
diajukan dalam skema perhutanan sosial.
Keempat: dengan perpres tersebut maka permasalahan ataupun
konflik terhadap penguasaan tanah dalam kawasan hutan dapat ditekan.
Bahwasannya konflik tenurial yang terjadi pada kawasan hutan sudah
terjadi sejak lama dan menduduki urutan kelima dari urutan konflik
yang terjadi di Indonesia. Tipologi konflik yang terjadi pada kawasan

195