Page 51 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)
P. 51
Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi
mencapai cita-cita dimaksud. Analisis implementasi program menjadi
model untuk melihat capaian dan problem yang ditemui dan ditem-
patkan sebagai bagian dari dialektika yang harus diselesaikan. Perspektif
kritis dalam melihat problem utamanya menjadi penopang untuk
melihat secara jernih berbagai kebijakan yang dijalankan oleh peme-
rintah.
Dalam konteks di atas, cita-cita pelaksanaan Reforma Agraria
menyasar empat kategori objek atau tanah: 1. Tanah-tanah legalisasi aset
yang menjadi objek dan sekaligus arena pertentangan klaim antara
kelompok masyarakat dengan pihak perusahaan dan instansi peme-
rintah, dan tanah-tanah yang sudah dihaki (dikuasai penuh) masyarakat
namun kepastian hukum nya belum diperoleh penyandang haknya; 2.
Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk diredistribusikan kepada
kelompok masyarakat miskin pedesaan; 3. Hutan negara yang dialoka-
sikan untuk desa dan masyarakat desa melalui skema-skema hutan adat
dan perhutanan sosial termasuk Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan
Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan sebagainya; dan 4.
Pengelolaan dan pengadaan lahan aset desa untuk diusahakan oleh
rumah tangga petani miskin secara bersama (Perpres No. 26/2015).
Sebagai sebuah konsep besar, sasaran TORA yang dimasukkan dalam
rencana pembangunan nasional jangka panjang adalah 9 juta hektar dan
Perhutanan Sosial 12,7 juta hektar sebagaimana gambar 1 berikut ini:
Gambar 1. Skema Reforma Agraria dalam kerangka kebijakan dan capaian.
(Sumber: Diolah dari berbagai sumber, RPJMN 2015-2019, KLHK,
Menko Perekonomian
23
