Page 55 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi

terkait situasi kelembagaan dan lemahnya koordinasi antara ATR/BPN
dan KLHK. Keduanya memiliki pengetahuan yang cukup untuk menje-
laskan problem yang terjadi. Secara komprehensif, penjelasan kedua
lembaga tersebut cukup representatif untuk mengambarkan apa yang
dikerjakan dan situasi secara nasional tentang agenda kebijakan RA In-
donesia. Dari keduanya pula, penulis memahami bagaimana rumitnya
problemnya RA pada level bawah, terutama terkait SDM yang tersedia
untuk melaksanakan agenda besar RA Indonesia yang menjadi sorotan
publik. Analisis penulis lakukan berdasarkan penjelasan komprehensif
itu pula yang mengantarkan penulis pada lokasi-lokasi di Sumatera Sela-
tan untuk melihat lebih jauh praktik kebijakannya.

Strategi kedua yang penulis lakukan adalah dengan memastikan atau
uji data berdasarkan data spasial atas peta yang dikeluarkan oleh KLHK
untuk objek TORA di Sumsel. Data keduanya tersedia di dua lembaga,
kecuali Peta Indikatif yang dikeluarkan pada periode kedua dan ketiga
yang mengalami sedikit perubahannya, tidak berkurang namun bertam-
bah karena dilakukan update jumlah desa dalam kawasan hutan, dan
beberapa data spasial yang digunakan dalam peta lampiran dari SK No.
180/2017, SK No. 3154/2018, dan revisi III pada SK No. 8716/2018, yang
kesemuanya berhasil penulis dapatkan di Sumatera Selatan. Penulis juga
memanfaatkan citra Penginderaan Jauh dengan mendownload dari citra
google earth dan dari citra Landsat 8 yang bisa didapat secara bebas. Data-
data ini berguna untuk mengetahui bagaimana kondisi eksisting terhadap
keberadaan TORA dan bagaimana BPKH melakukan pekerjaan inver.

G. Isi Buku

Buku ini terdiri atas enam bab yang masing-masing pembahasan
saling terkait. Struktur buku saling terkait antarbab, dari bab satu hingga
kesimpulan yang fokus pada kebijakan dan praktik RA di Indonesia secara
makro pada bagian awal dan mikro pada dua bab terakhir. Namun demi-
kian masing-masing bab bisa dibaca secara mandiri, sebab setiap bab
berisi penjelasan yang tuntas. Bab pertama berbicara tentang background
dan argumen penjelas kebijakan RA di Indonesia dan kajian literature
review serta konsep dan teori RA pada periode awal hingga periode

27