Page 59 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)
P. 59
Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi
Sukarno bukan tanpa hasil, dalam tempo yang singkat ia telah berha-
sil membangun kelembagaan yang cukup kuat dan menjalankan idenya
secara penuh. Pasca lahirnya UUPA, Desember 1960 Sukarno mengelu-
arkan pembatasan lahan pertanian dengan Perpu No. 56 (Prp) Tahun
1960. Lalu, April 1961 membentuk Panitia Landreform (Kepres No. 131/
1
1961) sebagai dasar bagi pengelola untuk mendistribusikan tanah perta-
nian kepada pihak-pihak yang menjadi prioritas, yakni petani tak bertanah
(landless peasant) dan petani miskin (PP No. 224/1961, Pasal 8). Sukarno
berhasil membangun kelembagaan Landreform hingga tingkat desa
dengan membentuk struktur kepanitiaan Landreform (Wiradi 2009).
Kepres No. 131/1961 jo Kepres No. 263/1964 terkait penyelenggaraan Land-
reform dipimpin langsung oleh Sukarno sebagai panglima tertinggi.
Pasal 3 dan 5-8 menegaskan struktur Panitia Penyelenggara Landreform
dari pusat hingga desa serta tanggung jawab pekerjaannya. Dengan pera-
turan ini, Landreform sebagai program pemerintah kemudian bisa dija-
lankan secara cepat, karena dalam waktu yang tidak lama, PP 224/1961
(diundangkan September 1961) yang menjadi dasar kriteria subjek, objek,
ganti rugi, besaran ganti rugi, dan prasyarat serta ketetapan lainnya yang
dibutuhkan. Artinya, sejak UUPA lahir pada bulan September 1960, seta-
hun kemudian semua perangkat kelembagaan untuk menjalankan Land-
reform berhasil Sukarno selesaikan. Efektif, akhir tahun 1961, Sukarno
sudah menjalankan cita-cita revolusi, yakni mulai menata struktur
penguasaan tanah pertanian Indonesia. Pesan penting dari pelaksanaan
ini adalah kedaulatan pangan harus diciptakan dengan terlebih dahulu
menata penguasaan tanah-tanah pertanian. Tujuannya agar petani yang
benar-benar ingin bertani dapat menjalankan perannya sebagai petani,
disertai tanah yang cukup untuk menjalankannya, begitu juga dukungan
modal yang salah satunya membentuk koperasi (Pasal 17, PP 224/1961).
1 Keppres ini pada masa Orde Baru dicabut oleh Suharto digantikan dengan
Keppres No. 55 Tahun 1980, begitu juga kepanitiaan yang dibentuk berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 263 Tahun 1964 juga dinyatakan tidak berlaku.
31
