Page 54 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

M. Nazir Salim & Westi Utami

F. Temuan Data Lapangan

Menurut data KLHK, lokasi TORA yang sudah dikeluarkan hampir
tersebar di seluruh provinsi yang ada kawasan hutannya, kecuali Jawa,
Lampung, dan Bali yang tidak tersedia kawasan hutannya. Ketiga wilayah
ini dianggap sebagai provinsi yang kawasan hutannya kurang dari 30%,
sehingga tidak dimungkinkan kembali melepaskan kawasan hutan untuk
objek TORA (Pasal 18 UU 41/1999 dan Pasal 8-13 Perpres 88/2017). Sebagai
sampel untuk melihat langsung kondisi eksisting lahan yang dilepaskan
oleh KLHK, penulis melihat beberapa sampel di Provinsi Sumatera Sela-
tan, dimana objek TORA untuk masyarakat sedang dalam proses Inven-
tarisasi dan Verifikasi melalui skema PPTKH. Lokasi sampel berdasarkan
asumsi awal sebagaimana peta lampiran pelepasan kawasan hutan di
mana Sumsel memiliki langkah yang relatif maju dalam mengerjakan
PPTKH-nya, juga menejemen pengelolaan dan rencana redistribusinya
memiliki progres yang cukup signifikan.
Kajian ini menggunakan dua model penelusuran data lapangan un-
tuk menemukenali. Denzin mengajarkan, metode atau strategi men-
dapatkan data lapangan selalu bergantung pada kelihaian peneliti untuk
menelusurinya. Hal itu karena cara dan strategi kualitatif tidak bisa
diukur dengan alat-alat tertentu, sehingga kemampuan menggali data
lapangan sepenuhnya menjadi cara yang diserahkan kepada peneliti
(Denzin & Lincoln 1994). Kajian ini menemukan data lapangan dan
dokumen yang relevan dari berbagai sumber, baik di pusat (Jakarta) seba-
gai pihak yang mengeluarkan kebijakan untuk mengantarkan pada penje-
lasan topik RA dan Perhutanan Sosial serta menejemennya.
Terkait strategi pertama, penulis telah melakukan analisis berbagai
dokumen terkait, observasi, wawancara, dan FGD serta diskusi mendalam
dengan pihak-pihak terkait. Pihak tersebut diantaranya yang paling ber-
tanggung jawab dalam menjalankan kebijakan baik di Jakarta maupun
Sumatera Selatan. Dari para pelaku ini, penulis mendapatkan banyak
penjelasan yang komprehensif, terutama dari pihak BPKH di Sumsel yang
mengelola TORA untuk PPTKH maupun kebijakan yang dilakukan di
daerah. Dari ATR/BPN baik di Jakarta maupun Sumsel dijelaskan kondisi
real apa yang sedang dilakukan dan bagaimana tantangannya, begitu juga

26