Page 90 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 90
M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.
tember 1960, kelembagaan agraria jauh lebih lengkap dan
bisa menjalankan fungsinya secara mandiri. Dengan ke-
lengkapan kelembagaan tersebut, kemudian Kementerian
Agraria secara resmi menjalan tugas: Landreform, Likui-
dasi hak-hak lama, menyelenggarakan land use planning,
dan menyelenggarakan pembangunan hukum agraria
serta administrasi pertanahan secara luas.
B. KMB 1949 dan Dampaknya bagi Sejarah Agraria
Indonesia
Catatan sejarah menunjukkan, situasi politik Indo-
nesia setelah menyatakan diri sebagai negara merdeka
pada tahun 1945 menemui titik krusial dan genting. Belan-
da dua kali melancarkan agresi militer yang menandai
dua kali mencederai perjanjian perdamaian dengan In-
donesia, perjanjian Linggarjati dan Renville (Vickers,
2005). Pelanggaran terhadap dua perjanjian itu diikuti
dengan Agresi Militer I tahun 1947 dan Agresi Militer II
1949. Di dalam negeri sendiri, banyak yang menolak hasil
perjanjian Linggarjati dan Renville, sehingga banyak
muncul perlawanan secara gerilya oleh sebagian masya-
rakat Indonesia dalam bentuk teror dan sabotase aset-
aset Belanda di Indonesia (Toer, 1950). Dalam perspektif
itulah, Belanda menemukan ruang sekaligus alasan untuk
melancarkan aksi militernya.
Setelah melancarkan aksi militer dua kali, akhirnya
Belanda mau melakukan perundingan perdamaian. Sebu-
ah perundingan yang mengambil tempat di Kota Den
Haag, Belanda, kemudian terkenal dengan Konferensi
54
