Page 87 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 87
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
Tahun 1957. Lewat Keppres ini semua urusan pertanahan
dikembalikan ke Kementerian Agraria, termasuk Jawatan
Pendaftaran Tanah. Argumen pengembalian persoalan
pendaftaran tanah ke Kementerian Agraria karena pada
tahun tersebut Kementerian Agraria sudah menyiapkan
kelembagaan sampai tingkat kabupaten/kota (Kantor
Urusan Agraria Daerah).
Pada Tanggal 1 Februari 1956, urusan kelembagaan telah
disiapkan, diawali dengan dikeluarkannya Keputusan
Menteri Agraria No. Sk. 35/Ka.1956 tentang Lapangan
Pekerjaan dan Susunan Jawatan Agraria, kemudian
dilanjutkan dengan menerbitkan SK pembentukan Kantor
Urusan Agraria di berbagai daerah, salah satu contohnya
Keputusan Menteri Agraria No. Sk. 36/Ka. 27 Februari 1956.
Sejak Februari 1956 sampai Desember 1957, telah dibentuk
lebih dari 75 Kantor Urusan Agraria Daerah dan Karesi-
denan dalam rangka menyiapkan pendaftaran tanah, pera-
lihan, pemindahan, dan urusan teknis agraria lainnya.
Dengan dikembalikannya urusan pendaftaran tanah maka
Kementerian Agraria kemudian memiliki tugas lebih luas
selain menyiapkan draft UUPA yang belum selesai yakni
mengurusi pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah
serta mencatat semua perpindahan hak-hak atas tanah,
sekalipun belum memiliki aturan hukum agraria nasional
yang baru, masih berdasarkan UU Darurat No. 7/1950.
Berikut adalah salah satu contoh produk kutipan kete-
rangan penetapan oleh Kementerian Kehakiman dalam
menerbitkan dan pemindahan hak atas permohonan dari
salah satu pemohon di Kabupaten Cirebon dan Bandung.
51
