Page 92 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 92
M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.
cukup penting dan berdampak serius bagi perkembangan
ekonomi Indonesia yang berbasiskan tanah, yang mana
perusahaan-perusahaan asing yang cukup banyak pasca
nasionalisasi menjadi beban bagi Sukarno dalam menen-
tukan arah pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Kata Sepakat”, itulah yang diperoleh Indonesia-
Belanda yang dalam perspektif Indonesia relatif merugi-
kan karena Indonesia gagal mengambil alih secara kese-
luruhan aset-aset Belanda di Indonesia yang bisa diman-
faatkan untuk membangun ekonomi Indonesia pasca
merdeka dan membangun kesejahteraan rakyat. Setelah
Belanda angkat kaki dari Indonesia (beberapa sumber
menyebut diusir dari Indonesia), mereka masih juga
mengangkut barang-barang milik warga Belanda lewat
beberapa pelabuhan yang disepakati, seperti Jakarta, Sura-
baya, Semarang, Makassar, dan pelabuhan lainnya. Hanya
harta benda seperti rumah dan tanah serta perusahaan
yang tidak turut serta.
Dalam sebuah dokumen yang diterbitkan oleh Jawa-
tan Penerangan Jakarta, kesepakatan Indonesia Belanda
mengatur pengakuan dan pengembalian hak-hak, konsesi-
konsesi, dan izin-izin yang diberikan dengan syah menu-
rut hukum Hindia Belanda (Indonesia) dan yang masih
berlaku. Artinya, Indonesia mengakui semua harta pe-
ninggalan Belanda di Indonesia sebagai bagian dari kese-
pakatan pernyataan kemerdekaan. Dengan demikian,
Indonesia tidak bisa menghindar dari proses ganti rugi
atas aset-aset Belanda di Indonesia baik tanah, perusa-
haan, dan bangunan yang ditinggalkan. Indonesia tidak
56
