Page 96 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 96
M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.
UUPA dan lahirnya UU No. 86 tahun 1958 tentang
Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda di In-
donesia. Sebelumnya, dalam Kepanitiaan Agraria yang
dibentuk oleh Sukarno pada tahun 1948 memasukkan
usulan kajian tentang kemungkinan hak milik bagi warga
negara asing, akan tetapi kemudian sejalan dengan situasi
politik nasional, pertimbangan itu dikeluarkan dari ren-
cana kajian dan lebih memilih untuk segera mencabut
semua aturan hukum kolonial terkait dengan tanah
(Salim et al., 2014). Lahirnya UU Nasionalisasi menjadi
titik balik terhadap penguasaan baru atas lahan-lahan
skala luas yang sebelumnya dimiliki oleh perusahaan
Belanda dan kemudian berpindah tangan menjadi “milik
negara”. Sayangnya, tindakan pengambilan perusahaan
asing yang gegabah dan tidak diimbangi dengan persiapan
SDM dan kepanitiaan menjadi salah satu sebab gagalnya
berbagai perusahaan tinggalan Belanda setelah diambil
alih oleh negara Indonesia. Indonesia tidak sempat
menyiapkan proses peralihannya, termasuk lembaga
pengelola perusahaan hasil nasionalisasi. Sejak dijalankan-
nya nasionalisasi, 1957-1960, lebih dari 700 perusahaan
Belanda berhasil diambil alih, begitu juga perkebunan
dan sekitar 246 pabrik, pertambangan, perbankan, per-
kapalan, dan sektor jasa lainnya (Darini & Miftahuddin,
2018; Fatimah et al., 2016; Hartana, 2019; Saidin, 2017; Tri-
cahyono, 2021; Wasino, 2013).
Sudah disinggung di atas, munculnya gagasan nasio-
nalisasi terhadap aset atau perusahaan Belanda diakibat-
kan situasi perundingan dengan Belanda yang tidak
menemukan kata sepakat. Atas perintah presiden, Kabinet
60
