Page 99 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

Politik Kelembagaan Agraria Indonesia

litkan hubungan Indonesia secara unilateral, apalagi
masih diharuskan melakukan perundingan secara terus
menerus tentang Irian. Padahal situasi politik dan ekono-
mi Indonesia sedang terpuruk yang membutuhkan
banyak dana untuk pembangunan. Secara keseluruhan,
isi dari UU di atas mulai pasal 1-10 berisi tentang pem-
batalan semua kesepakatan KMB, di antaranya pembatalan
itu adalah:

Piagam Penyerahan Kedaulatan, akta penyerahan kedaulatan,
serta pertukaran surat tentang status quo Irian-Barat dengan ini
dihapuskan dan karena itu adalah batal. Uni Indonesia- Nederland
sebagai dimaksudkan dalam Status Uni, persetujuan-persetujuan
dan pertukaran surat tentang hal kerjasama, baik di lapangan
urusan Luar Negeri, Pertahanan dan Kebudayaan, lapangan
Perekonomian dan Keuangan.

Dan hal yang menarik pada Pasal 7 disebutkan terkait
dengan kepentingan Belanda yang ada di wilayah Indo-
nesia semua tunduk dalam aturan-aturan Indonesia.
Namun secara khusus, terkait Hak, Konsesi, Izin, dan cara
menjalankan perusahaan Belanda akan diindahkan jika
tidak bertentangan dengan kepentingan pembangunan
negara. Perlakuan terkait hal itu tidak dapat didasarkan
atas hak-hak istimewa dengan alasan apa pun. Terkait hak
atas tanah, konsesi, dan izin-izin perkebunan skala luas
inilah yang luput dari “kemarahan Sukarno”, bahkan
kemudian hari menjadi persoalan yang panjang dan
menimbulkan kerugian besar bagi Indonesia dan Kemen-
terian Agraria, khususnya ketika menjalankan landre-
form, karena erfpacht yang luas, perusahaan-perusahaan

63