Page 100 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 100
M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.
skala besar lainnya tidak bisa menjadi bagian dari skema
landreform tahun 1960an, justru kemudian menjadi
bagian dari skema hutang negara Indonesia kepada
Belanda. Klaim hutang ini didasarkan pada peristiwa pasca
perang, Belanda harus membangun kehancuran wilayah-
nya akibat perang, dan KMB 1949 dalam salah satu perun-
dingannya menawarkan Indonesia harus mengganti rugi
(konversi) atas aset-aset Belanda di Indonesia yang besar
dengan tuntutan ganti rugi 4.5 milyar gulden (Hoek,
2020). Tagihan itu dibebankan kepada Indonesia sebagai
bagian dari skema perundingan KMB Indonesia-Belanda.
Gambar 3. Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda.
Sumber: Arsip Nasional Belanda-https://historia.id/politik/articles/harga-
untuk-kemerdekaan-indonesia-DbW8G/page/1.
Akibat keluarnya UU No. 13 Tahun 1956, persoalan
berikut yang muncul adalah tindakan para buruh yang
mengambil alih perusahaan milik Belanda. Beberapa
wilayah yang menjadi pusat industri/pabrik-pabrik milik
Belanda seperti Surabaya terjadi chaos akibat buruh ber-
gerak tanpa kendali. Situasi ini mulai mengkhawatirkan
dan Sukarno harus segera mengendalikan sebagai akibat
dari pilihan kebijakannya. Atas situasi dan tindakan ini
64
