Page 105 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 105
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
No. 7 Tahun 1950 kemudian dilanjutkan dengan Kepu-
tusan Presiden No. 55 Tahun 1955 jo Keppres No. 190
Tahun 1957 tentang Penetapan Jawatan Pendaftaran Tanah
Dipindahkan dari Lingkungan Kementerian Kehakiman
Ke dalam Lingkungan Kementerian Agraria. Susunan Ke-
menterian Agraria cukup sederhana, sebagaimana catatan
Harsono (Harsono, 1958b, 1958a, 1966) dalam Majalah
Agraria Thn. ke I No. 1 dan 2 Tahun 1958 menjelaskan,
Kementerian Agraria di pusat memiliki struktur: Bagian
Tata Usaha, Bagian Umum dan Rumah Tangga, Bagian
Kepegawaian dan Keuangan (ketiganya disebut Urusan
Tata Usaha), kemudian Biro Kesekretariatan Jenderal me-
liputi bagian Sekretariat, Inspeksi keuangan, Latihan
Pegawai, Arsip dan Ekspedisi dan Penghubung DPR, kemu-
dian terdapat Urusan Politik Agraria dan Perencana serta
Biro Perundang Undangan yang mengerjakan hal-hal tek-
nis agraria.
Urusan Politik Agraria dan Perencana dan Biro
Perundang-undangan merupakan bagian penting pada
periode tersebut karena sedang menyusun hukum agraria
nasional. Urusan Politik Agraria terdiri atas 4 bagian:
Bagian Politik, Perencana, Penyelidikan, dan Bagian Khu-
sus. Sementara Bagian Perundangan terdiri atas Bagian
hukum Agraria Positif, Bagian Pembaharuan Perundang-
undangan Agraria, dan Bagian Khusus.
Sebagaimana Pasal 15 Keppres No. 55 Tahun 1955 dan
Keputusan Menteri Agraria 27 Februari 1956 No. Sk. 35/
ka, Jawatan Agraria disusun secara vertikal dan terdiri
atas: Kantor Pusat Djawatan di Jakarta, Kantor Inspeksi
69
