Page 107 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 107
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
struktur organisasi Jawatan Agraria (Harsono, 1958b).
Keberadaan Kementerian Agraria setelah dibentuk
(disempurnakan) kelembagaannya pada tahun 1955 masih
belum fokus pada semua bagian-bagian dari tugasnya.
Fokus utamanya adalah membangun hukum pertanahan
nasional atau menyelesaikan draft UUPA. Sekalipun per-
soalan hak atas tanah (bekas hak Barat) menjadi prioritas
yang harus diselesaikan, namun persoalan hukum agraria
menjadi tugas yang krusial dan mendesak. Keberadaan
Biro Hukum dan Bagian Politik Agraria di pusat menyiap-
kan agenda tersebut dan melakukan komunikasi intensif
dengan berbagai pihak termasuk DPR. Terkait hak atas
tanah, karena menyangkut hak-hak atas tanah Eropa dan
membutuhkan pertimbangan hukum, maka Jawatan Pen-
daftaran tetap dibiarkan di bawah Departemen Keha-
kiman, yang keberadaannya sudah ada sejak tahun 1954.
Di bawah Departemen Kehakiman pekerjaan hak atas
tanah diselesaikan sampai akhirnya dikembalikan ke Ke-
menterian Agraria tahun 1957 lewat Keputusan Presiden
No. 190 Tahun 1957.
D. Penataan Hak Atas Tanah: Nasionalisasi dan
Konversi sebelum UUPA
Menurut Kanumoyoso (2001), sebelum 27 Desember
1958 UU No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi dike-
luarkan pada tanggal 5 Desember 1958, Departemen
Kehakiman telah mengusir 46.000 warga negara Belanda
dari Indonesia. Kemudian pada tanggal 13 Desember 1958
hampir semua perusahaan Belanda telah diambil alih oleh
71
