Page 111 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 111
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
Saat dikeluarkan UU No. 28/1956, Kementerian Agra-
ria nyaris tidak terlibat dalam proses sebelum dan sesudah
“nasionalisasi”, baru setahun kemudian terjadi perubahan
tentang kewenangan pengawasan atas perpindahan harta
benda yang terkait dengan tanah diberikan kepada Ke-
menterian Agraria. Artinya, sejak terjadi gerakan anti Be-
landa dan pengambilalihan harta benda mereka, Kemen-
terian Agraria tidak terlibat dalam proses pengawasan
maupun pengelolaannya. Hal itu karena sejak tahun 1954,
lewat UU No. 24/1954 urusan pendaftaran tanah pindah
ke Kementerian Kehakiman dan berakhir tahun 1957. Di
sisi lain, pada tahun 1955 Kementerian Agraria merupakan
kementerian baru yang belum mapan secara kelembagaan,
para pimpinannya dan staf Kementerian Agraria sedang
fokus menyiapkan draft UUPA dan UU Penghapusan
Tanah Partikelir. Di luar semua konteks di atas, paket na-
sionalisasi pada intinya merupakan domain kekuasaan
Angkatan Darat selaku Penguasa Perang berdasarkan UU
No. 74 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya yang kemu-
dian juga mengeluarkan Peraturan Penguasa Perang
Pusat No. Prt/Peperpu/011/1958 tentang Larangan Pema-
kaian Tanah tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya. Atas
UU tersebut, Kementerian Agraria merasa tidak memiliki
kewenangan lebih sampai kemudian diberikan mandat
untuk mengawasinya.
Saat berada di bawah pengawasan Kementerian Keha-
kiman lebih kurang empat tahun, beberapa permohonan
yang masuk telah diproses dan surat-surat permohonan
yang telah diterima oleh Menteri Kehakiman belum se-
mua mendapat keputusan, kemudian diserahkan kepa-
75
