Page 108 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 108
M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.
Indonesia dan dikuasai langsung oleh tentara dengan
pertimbangan agar perusahaan tersebut tidak jatuh ke
tangan komunis, dan itu berarti semua perusahaan ter-
sebut jatuh ke tangan pemerintah. Sekalipun pada perio-
de tersebut komunis sebagai partai yang sah di Indone-
sia, namun gesekan dan konflik antara komunis dan mili-
ter sudah sangat jelas, oleh karena itu perintah Nasution
agar tentara menguasai perusahaan eks Belanda adalah
aksi nyata agar jangan sampai komunis menguasai aset-
aset tersebut (Priyatno, 2014). Bagi Nasution, jika aset ter-
sebut jatuh ke tangan Komunis akan sangat memba-
hayakan kondisi Indonesia ke depannya.
Proses pengambilalihan secara efektif dimulai sejak
Sukarno secara resmi mengumumkan pembatalan perjan-
jian KMB 21 Februari 1956. Sejak itu proses pengambil-
alihan terus berlangsung dan dengan demikian adalah
wajar negara segera menyiapkan perangkat hukum untuk
mengatur perpindahan perusahaan tersebut. Secara
khusus pemerintah mengeluarkan peraturan terkait dengan
perpindahan hak dan serah pakai lebih dari satu tahun
yang terkait dengan tanah, di antaranya diatur tentang
erfpacht, eigendom, dan hak-hak kebendaan lainnya atas
7
tanah untuk perkebunan dari warga Belanda dan warga
asing lainnya serta dari badan-badan hukum. Terkait
7 Yang dimaksud dengan “hak kebendaan lainnya” ialah misalnya
hak “eigendom“ atas tanah-tanah partikelir yang merupakan perusa-
haan kebun sebagaimana dijelaskan dalam Memori Penjelasan UU No.
28/1956.
72
