Page 109 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 109
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
semua itu perpindahan hanya bisa dilakukan atas seizin
Menteri Kehakiman (kemudian berpindah ke Kemente-
rian Agraria pada tahun 1957 lewat Keppres 190/1957). 8
Kebijakan khusus tersebut hanya mengatur yang berhu-
bungan dengan perpindahan harta benda terkait dengan
tanah sebagaimana tertuang dalam UU No. 28 Tahun 1956
tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas
Tanah-Tanah Perkebunan. Jadi sebenarnya, pemerintah
telah mengantisipasi proses perpindahan harta-harta
milik warga negara asing yang ada di Indonesia. Dalam
UU tersebut diatur secara umum dan semua proses harus
mengikuti aturan yang diperintahkan dalam UU di atas,
jika prosesnya tidak sesuai maka harta benda tersebut
dianggap batal dan bisa menjadi hak negara (Pasal 4 UU
No. 28 Tahun 1956). Sementara menyangkut perusahaan
yang dianggap cabang produksi penting akan mendapat
pengawasan lebih agar pengusahaan kebun-kebun terse-
but dapat (tetap) diselenggarakan sebagaimana mestinya.
Dalam memori penjelasannya disebutkan:
Pada waktu yang akhir-akhir ini, terutama sejak waktu menjelang
dan sesudah dibatalkannya hubungan Indonesia-Nederland
berdasarkan perjanjian K.M.B. dengan Undang-undang Nomor
13/1956 (L.N. 1956-27), banyak terjadi pemindahan hak atas tanah
perkebunan.
8 Dalam UU No. 28 Tahun 1956, kewenangan izin diberikan kepada
Menteri Kehakiman, namun satu tahun kemudian UU tersebut direvisi
lewat UU No. 76 Tahun 1957 dengan memberikan kewenangan izin
kepada Menteri Agraria.
73
